TribunJateng/

Inilah Usaha Pihak Imigrasi Cegah TKI Ilegal Jadi Korban Perdagangan Manusia

Keberangkatan TKI ilegal itu bervariasi mulai dari inisatif pribadi hingga menggunakan agen tidak resmi.

Inilah Usaha Pihak Imigrasi Cegah TKI Ilegal Jadi Korban Perdagangan Manusia
TRIBUN JATENG/GALIH PERMADI
Dirjen Imigrasi Rony F Sompie bertemu Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi di Balai Kota, Jumat (19/5/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Galih Permadi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menjadi sorotan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Rony F Sompie.

Imigrasi membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah dalam mencegah keberangkatan warga menjadi TKI ilegal.

Dengan demikian, tidak ada yang menjadi korban perdagangan manusia.

Rony mengatakan ada dua upaya yang dilakukan instansinya dalam pencegahan keberangkatan TKI ilegal di Jateng.

Baca: Umrah Jadi Jalur TKI Ilegal, Begini Cara Menghilang Saat di Arab

Selain menunda penerbitan paspor, juga mencegah keberangkatan dari Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo.

"Di Jateng, tahun lalu ada 353 calon TKI ilegal yang kami tunda penerbitan paspornya. Kemudian 15 orang kami cegah keberangkatan. Ada tujuh orang di Bandara Ahmad Yani, elapan orang di Bandara Adi Soemarmo," ujar Rony seusai bertemu Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, di Balai Kota, Jumat (19/5/2017).

Menurutnya, keberangkatan TKI ilegal itu bervariasi mulai dari inisatif pribadi hingga menggunakan agen tidak resmi.

"Ada yang sudah berpengalaman jadi TKI. Kemudian majikan lama menelepon untuk kembali bekerja di sana. Ada pula yang beralasan wisata, umrah, haji atau ziarah tapi bekerja di negara tujuan. Kondisi ini juga disebabkan ketidaktahuan para calon TKI," terangnya.

Dalam pencegahan itu, Imigrasi membutuhkan kerjasama dengan pemerintah daerah melalui Dinas Tenaga Kerja.

"Butuh sinergi semua pihak, termasuk para jurnalis, untuk memberi sosialisasi, informasi, dan pemahaman dalam pengurusan administrasi keberangkatan secara prosedural. Jadi calon-calon para pahlawan devisa tersebut benar-benar bekerja untuk mendapatkan kesejahteraan, bukan menjadi korban," papar dia.

Kepala Balai Pelayanan Pemantau dan Perlindungan TKI (BP3TKI) Jateng, Suparjo, mengatakan tahun lalu sekitar 49 ribu warga Jateng tercatat menjadi TKI formal dan informal.

Sebanyak 150-200 adalah TKI ilegal.

"Sebanyak 60 persen bekerja di sektor informal, sisanya formal. Mereka menghasilkan devisa Rp 12 triliun per tahun. TKI ilegal berangkat melalui pelabuhan-pelabuhan 'tikus', di antaranya Batam dan Pontianak," ujar Suparjo. (*)

Penulis: galih permadi
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help