TribunJateng/

Staf Kepresidenan Temukan Banyak Masalah Pembebasan Lahan Tol Semarang - Batang

Ratusan warga dari delapan desa yang terkena proyek pembangunan tol Semarang-Batang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal

Staf Kepresidenan Temukan Banyak Masalah Pembebasan Lahan Tol Semarang - Batang
Tribun Jateng/Dini Suciatiningrum
Proses audiensi korban jalan tol yang ditengahi staf ahli kepresidenan masih berlangsung di ruang operational room Kantor Bupati Kendal, Jumat (19/05/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Ratusan warga dari delapan desa yang terkena proyek pembangunan tol Semarang-Batang melakukan unjuk rasa di depan kantor Bupati Kendal, Jumat (19/05/2017).

Sebagian perwakilan delapan desa yakni Nolokerto, Magelung, Kertomulyo, Rejosari, Sumbersari, Galih, Ngawensari dan Penjalin bertemu staf ahli kepresidenan dan Direktorat Jendral Bidang Pengadaan Tanah Kementrian Agraria dan Tata Ruang (Kemen ATR), dan tim Apprasial di ruang operational room Kantor Bupati Kendal.

Sementara warga yang menunggu di luar gerbang, terus melantunkan shalawat nabi sambil menunggu hasil audiensi.

Dalam pertemuan tersebut, Hasan Asari, warga Nolokerto, mengeluhkan harga yang ditentukan tim aprasial jauh lebih rendah dari pasaran. Lahan rumah miliknya dihargai Rp 480 ribu meter persegi sedangkan pasarannya Rp 960 ribu meter persegi.

Tidak hanya itu, dia mempermasalahkan harga ladang lebih tinggi dibanding rumah, bahkan lahan dengan ukuran yang sama antara satu dan lain harga berbeda.

"Jumat kemarin, saya malah didatangi petugas dari pengadilan negeri Kendal yang menawarkan harga lebih rendah dari aprrasial, " paparnya.

Pendamping Warga Delapan Desa, Agus Surono mengatakan warga mendukung proyek nasional tersebut namun mereka hanya mempermasalahkan pelaksanaannya di lapangan yang tidak adil dan transparan.

"Dari sekian desa, tidak ada warga yang menolak Pak, cuma kami mohon terkait ganti rugi yang layak dan adil bisa terwujud jangan hanya asas saja dalam Undang-Undang, " ujar Agus.

Menurut Agus selain ganti rugi, warga juga merasa pelaksanaan di lapangan tidak manusiawi. Pasalnya, saat proses masih berlangsung warga harus berhadapan dengan pengadilan.

"Seharusnya diselesaikan dengan dialog dulu seperti ini bukan tiba-tiba langsung dilimpahkan ke pengadilan, " keluhnya.

Halaman
123
Penulis: dini
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help