TribunJateng/

Buruan, Ada 217 Unit Rumah Subsidi di Purbalingga, Ini Syaratnya

Kabupaten Purbalingga menyediakan 217 rumah sederhana khusus subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Buruan, Ada 217 Unit Rumah Subsidi di Purbalingga, Ini Syaratnya
TRIBUNJATENG/DINI
Ilustrasi 

Laporan Tribun Jateng, Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, PURBALINGGA -- Kabupaten Purbalingga menyediakan 217 rumah sederhana khusus subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perumahan tersebut berada di Desa jetis, Kecamatan Kemangkon berjumlah 157 unit rumah, dan di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara sebanyak 60 unit rumah.

Perumahan MBR Taman Edelweis di Desa Jetis, Kemangkon dibangun dengan tipe 36/72. Sedangkan perumahan 'Green Kanaya' di Desa Karangpule, Kecamatan Padamara dibangun dengan tipe 34/72.

Harga rumah telah dipatok oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan batasan tertinggi Rp 123.000.000

"Perumahan untuk MBR merupakan program nasional pembangunan satu juta rumah sebagai wujud dari butir kedua yang tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi,"kata Kepala Dinas Perumahan dan Permukinan Kabupaten Purbalingga Zainal Abidin, Sabtu (20/5).

Dikatakan Zainal, Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang punya keterbatasan daya beli sehingga butuh mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

Program sejuta rumah untuk MBR ini melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang pengelolaannya oleh Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian PUPR.

Zainal menjelaskan, syarat pengajuan KPR Sejahtera FLPP adalah MBR dengan penghasilan tetap maupun tidak tetap paling banyak Rp 4 juta.

MBR wajib menyerahkan surat pernyataan penghasilan yang diketahui pimpinan instansi atau kepala desa atau kelurahan.

Pemohon dan pasangan disyaratkan tidak memiliki rumah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau kelurahan atau instansi tempat bekerja.

Pemohon juga belum pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah.

"Syarat lain adalah memiliki kartu tanda penduduk e-KTP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menyerahkan foto copi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh orang pribadi," jelas Zainal.

Sesuai dengan keputusan Menteri PUPR, kata Zainal, batasan harga jual rumah sejahtera tapak untuk MBR paling tinggi di wilayah Jawa kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) pada tahun 2016 sebesar 116,5 juta, tahun 2017 sebesar Rp 123 juta, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 130 juta.

"Bantuan subsidi uang muka perumahan MBR yang diberikan kepada penerima KPR ini sebesar Rp 4 juta," kata Zainal. (*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help