TribunJateng/

Dua Kades di Brebes Ditahan, Camat Jamin Pelayanan di Kantor Desa Tetap Berjalan

Keduanya tersandung kasus pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah yang ikut program Proyek Nasional Agraria (Prona)

Dua Kades di Brebes Ditahan, Camat Jamin Pelayanan di Kantor Desa Tetap Berjalan
Net
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,BREBES - Dua kepala desa di Brebes ditahan. Mereka yakni Kades Larangan (Kecamatan Larangan), Subandi dan Kades Pakijangan (Kecamatan Bulakamba), Sri Retno Widyowati.

Keduanya tersandung kasus pungutan liar (pungli) pembuatan sertifikat tanah yang ikut program Proyek Nasional Agraria (Prona). Seharusnya, sertifikasi tanah program Prona tidak dipungut biasa sepersen pun.

Meskipun pemimpin desa tersebut ditahan dan akan menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, camat menegaskan bahwa pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat tidak terganggu.

Camat Larangan, Supriyadi, menyatakan satu kades di wilayahnya, yakni Kades Larangan, Subandi resmi ditahan di LP Brebes sembari menunggu waktu sidang.

"Kami pastikan pelayanan masyarakat Desa Larangan tetap berjalan baik meskipun kades-nya didalam bui," kata Supriyadi, Selasa (11/7/2017).

Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa, pihaknya telah menunjuk Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Pemerintah Desa Larangan, Sunardi.

"Seharusnya Sekdes yang mengisi jabatan itu. Tapi karena jabatan Sekretaris Desa (Sekdes) Larangan juga sedang kosong, sehingga kami menunjuk Kasi Kesos untuk mengisi kekosongan jabatan Kades. Hal itu agar pelayanan masyarakat Desa Larangan tetap berjalan dengan baik," tegasnya.

Sementara, meskipun sudah resmi ditahan, Kades Larangan belum diberhentikan dari jabatannya.

Pencopotan jabatan kades, kata dia, sepenuhnya kewenangan Pemkab Brebes. Paling tidak ada kepastian setelah putusan dari hakim di Pengadilan Tipikor dibacakan.

"Belum diberhentikan. Itu kewenangannya Pemkab Brebes, dalam hal ini yakni Bupati Brebes. Namun, paling tidak menunggu sampai ada keputusan tetap dari Pengadilan Tipikor Semarang," jelasnya.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemerintah Kabupaten Brebes, Amrin Alfi Umar, mengatakan, kasus dugaan pungli tersebut bukan merupakan kesalahan mutlak kepala desa.

"Mereka (dua kades yang ditahan) tidak seratus persen salah. Sebab, saat itu, belum ada Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur pembuatan sertifikat tanah dalam program Prona," kata Amrin.

Pemkab Brebes akan memberikan bantuan hukum bagi kedua kades tersebut.

"Ya, kami akan memberikan bantuan hukum bagi Kades Larangan dan Pakijangan," imbuhnya. (*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help