TribunJateng/

Minta "Jatah" Rp 515 Juta, Seorang Kepala Desa di Cilacap Ditangkap Tim Saber Pungli

Dengan dalih pemberian kompensasi, R menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembayaran Kompensasi Tambak Udang.

Minta
Tribun Jateng/Khoirul Muzaki
Polisi menggelar ungkap kasus tindak pidana korupsi oleh oknum kepala desa di Mapolres Cilacap 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Khoirul Muzakki

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP- Aparat Polres Cilacap berhasil mengungkap kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Pungutan Liar senilai Rp 515 juta.

Kepala Desa Widarapayung Kulon Kecamatan Binangun, R,  yang terlibat dalam kasus itu langsung ditetapkan tersangka.

Kepala Satuan Reskrim Polres Cilacap, Agus Supariyadi mengatakan, OTT berlangsung di Kantor PT Lautan Mas, perusahaan yang bergerak di bidang pertambakan udang (23/6).

"Unit Tipikor Satreskrim Cilacap berhasil menyita uang tunai senilai Rp100 juta serta cek senilai Rp415 juta. Barang bukti berupa kwitansi penerimaan uang kompensasi turut diamankan,"katanya, Senin (17/7).

PT Lautan Mas memiliki kegiatan usaha budidaya udang di tanah milik TNI AD seluas 38 hektar. Sebelum dikelola perusahaan, tanah tersebut digarap oleh warga setempat dengan ditanami pohon pepaya dan kelapa.

Dengan dalih pemberian kompensasi, R menerbitkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Pembayaran Kompensasi Tambak Udang.

Perdes tersebut mewajibkan PT Lautan Mas membayar kompensasi kepada masyarakat bekas penggarap lahan itu senilai Rp 5 juta per orang, dengan nilai total mencapai Rp515 juta.

Belakangan diketahui, Perdes itu cacat hukum lantaran diterbitkan tanpa dikonsultasikan ke camat atau bupati sebagaimana mestinya.

"Oleh pelaku, penerimaan uang tidak dibuatkan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan perusahaan,"katanya

Menurut Agus, warga memang menghendaki adanya kompensasi karena kehilangan lahan garapan. Namun mereka tak mengetahui angka kompensasi yang diajukan ke perusahaan.

Tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf e UI RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. (*)

Penulis: khoirul muzaki
Editor: a prianggoro
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help