TribunJateng/

Kepala Desa di Cilacap Tertangkap saat Terima Jatah Rp 515 Juta

Seorang kepala desa di Cilacap tertangkap tangan saat tengah menerima uang pungutan liar (pungli) sebesar setengah miliar rupiah lebih.

Kepala Desa di Cilacap Tertangkap saat Terima Jatah Rp 515 Juta
istimewa
ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, CILACAP - Seorang kepala desa di Cilacap tertangkap tangan saat tengah menerima uang pungutan liar (pungli) sebesar setengah miliar rupiah lebih.

Transaksi pungli tersebut sebagai kompensasi atas aktivitas usaha tambak udang seluas 35 hektare.

Satuan Petugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kabupaten Cilacap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Ridwan (40), Jumat (23/6).

Dari tangan Ridwan, petugas menyita barang bukti uang Rp 515 juta, yang diduga merupakan hasil pungli kepada PT Lautan Emas Jaya (LEJ) yang beralamat di Jalan Lancang, Desa Widarapayung Kulon. Barang bukti yang disita berupa uang tunai Rp 100 juta dan cek sebesar Rp 415 juta.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Cilacap, AKP Agus Supriyadi, saat merilis hasil OTT, Senin (17/7) mengatakan, pada Jumat lalu petugas mendapat informasi bahwa akan ada transaksi pungli yang dilakukan tersangka kepada PT LEJ dengan modus menarik kompensasi atas aktivitas usaha tambak udang seluas 35 hektare di pesisir Pantai Widarapayung Kulon.

Agus menjelaskan, sebelum dikelola sebagai tambak udang oleh PT LEJ, pada tahun 1970 lahan tersebut digarap oleh warga setempat untuk menanam pohon kelapa, pepaya, dan sebagainya.

Baru pada 2014, PT LEJ masuk ke desa tersebut dan mengganti hasil garapan masyarakat.

"Berdasarkan keterangan pihak PT Lautan Emas Jaya sudah dibayar lunas. Namun oknum Kades Widarapayung masih saja melakukan pungli terkait dengan permasalahan tersebut," katanya.

Agus mengungkapkan, modus yang digunakan tersangka yakni dengan membuat Peraturan Desa (Perdes) mengenai pungutan kompensasi tersebut tanpa meminta legalitas kepada bupati Cilacap melalui camat Binangun.

Oleh karena itu, perdes tersebut dinilai cacat hukum.

Halaman
12
Penulis: khoirul muzaki
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help