TribunJateng/

Dugaan Korupsi eKTP

KPK Tak Masalah Setnov Ajukan Praperadilan

Langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas status tersangka korupsi e-KTP ialah pra peradilan

KPK Tak Masalah Setnov Ajukan Praperadilan
KOMPAS IMAGES
Febri Diansyah 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Langkah hukum yang bisa ditempuh oleh Setya Novanto melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas status tersangka korupsi e-KTP ialah dengan mengajukan praperadilan.

Kalaupun nantinya Ketua DPR RI itu mengajukan gugatan praperadilan, KPK tidak mempermasalahkan karena itu adalah hak dari Setya Novanto.

"Tentunya hak setiap orang untuk mengajukan praperadilan, silakan saja. Kami akan hadapi sesuai hukum acara yang berlaku," ujar Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa (18/7/2017).

Febri mengatakan seperti kasus-kasus yang lain, apabila ada tersangka yang mengajukan praperadilan maka pihaknya akan menghadapi sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

"Sama seperti pihak lain, kalau ada gugatan tentu kita jawab. Kami percaya independensi kekuasan kehakiman. Publik sama-sama melihat KPK dan institusi pengadilan untuk kawal perkara ini," tambah Febri.

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka baru kasus korupsi e-KTP.

Tersangka itu yakni Ketua DPR RI, Setya Novanto yang pada Jumat (14/7/2017) lalu baru saja diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Agustinus (AA) alias Andi Narogong.

Pengumuman tersangka baru ini diumumkan langsung oleh Ketua KPK, Agus Rahardjo, Senin (17/7/2017) malam di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Atas penetapan tersangka pada Setya Novanto, Agus menyatakan penyidiknya akan terus bekerja menuntaskan kasus tersebut.

Setya Novanto diduga menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya melalui Andi Narogong untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan korporasi hingga mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun.

Atas perbuatannya Setya Novanto dijerat dengan Pasal 3 atau Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help