TribunJateng/

Liputan Khusus

Mantan Calon Wali Kota Semarang Ini Anggap Mobilisasi Massa Strategi Gila Jelang Pilkada 2018

Isu mobilisasi masa untuk kepentingan pilkada di Jateng pun ditanggapi dingin Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang, Agung Budi Margono

Mantan Calon Wali Kota Semarang Ini Anggap Mobilisasi Massa Strategi Gila Jelang Pilkada 2018
Tribunjateng/M Nur Huda
Sigit Ibnugroho di kediamannya 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Isu mobilisasi masa untuk kepentingan pilkada di Jateng pun ditanggapi dingin Ketua Umum DPD PKS Kota Semarang, Agung Budi Margono.

Menurut dia, strategi politik semacam itu sulit diterapkan di provinsi ini. Sebab, hal itu dianggap tidak ekonomis dengan kebutuhan pengeluaran biaya politik yang terlalu besar.

Ia pun tidak khawatir isu yang sebelumnya ramai menjadi perbincangan saat Pilkada DKI Jakarta itu bakal terjadi pula di Jateng.

Seperti diketahui, di provinsi ini pada 2018 bakal diselenggarakan delapan pilkada, meliputi pemilihan gubernur (pilgub), serta tujuh pemilihan wali kota /bupati (pilwalkot/pilbup).

Pilwalkot/pilbub pada 2018 akan diselenggarakan meliputi Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Magelang, Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Kudus.

Di sisi lain, sejak awal tahun lalu hingga 5 Juli 2017, di Jateng tercatat pertumbuhan demograsi cukup signifikan, yaitu mencapai 142.634 orang dari luar wilayah masuk ke Jateng, tersebar di sejumlah daerah.

Angka itu jauh lebih tinggi dari total perpindahan penduduk dari luar wilayah yang masuk ke Jateng sepanjang 2016 lalu, dengan jumlahnya sebanyak 106.074 orang, atau pada 2015 sebanyak 106.078 orang.

Jika dilihat dari perpindahan penduduk ke Jateng, Agung menyatakan, angka yang ada saat ini sebesar 140 ribu orang masih dianggap terlalu kecil.

"Rasionya terlalu kecil, pengaruhnya (juga kecil-Red). Jumlah pemilih di DKI Jakarta tidak sebesar Jateng," papar Wakil Ketua DPRD Kota Semarang itu, , kepada Tribun Jateng, baru-baru ini.

Meski demikian, pihaknya tetap tidak mentolerir apabila ada yang menggunakan strategi semacam itu. Sebab, hal itu telah melanggar Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Halaman
123
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help