TribunJateng/

Korupsi e KTP

Jangan Seperti Kasus Papa Minta Saham

Pengamat politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Indria Samego mengingatkan kepada KPK, agar penetapan tersangka terhadap Setya Novanto (Setnov)

Jangan Seperti Kasus Papa Minta Saham
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua DPR Setya Novanto 

TRIBUNJATENG.COM - Pengamat politik Lembaga Ilmu Politik Indonesia (LIPI) Indria Samego mengingatkan kepada KPK, agar penetapan tersangka terhadap Setya Novanto (Setnov) tidak mudah dirontokkan dan berakhir seperti kasus 'papa minta saham'.

"Semoga penetapan Setnov sebagai tersangka oleh KPK tidak mudah dirontokkan oleh argumentasi lain seperti kasus 'papa minta saham. Ini baru prestasi lembaga antirasuah terbaru," ujarnya.

Indria yakin, kegaduhan baru di DPR dan khususnya Fraksi Golkar akan terjadi setelah penetapan status tersangka kepada Setnov. Tetapi, ia pun mengingatkan Setnov itu termasuk politisi yang sedikit bicara banyak kerja.

Dia akan berusaha menyingkirkan status tersangkanya dengan gerilya. "Kalau pun harus masuk bui, dia akan bergerilya agar kekuasaan dan pengaruhnya di Golkar tidak hancur," jelasnya.

Adapun, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar berpendapat, sebaiknya KPK segera melakukan penahanan terhadap Setnov.

"Dengan kemandirian dan independensinya, saya kira KPK harus berani menahan Novanto," ujarnya, dalam konferensi pers di Sekretariat ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

Banyak yang mengungkap kekhawatiran jika Novanto tidak segera dibatasi ruang geraknya. Kekhawatiran itu, menurut Fickar, mulai dari mempengaruhi saksi-saksi yang berpotensi dihadirkan dalam sidang, hingga menghilangkan barang bukti.

Apalagi, sejauh ini DPR belum akan mencopot Setnov dari jabatan Ketua DPR. "Dalam kedudukan dia sebagai Ketua DPR, penahanannya menjadi sangat urgen," ujar Fickar.

Bagi KPK, lanjut Fickar, penahanan seorang tersangka adalah hal yang biasa. Jika KPK tidak langsung menahan Setnov, hal itu dinilai bisa menjadi tanda tanya besar di publik.

"KPK dapat mendasarkan penahanan pada pertimbangan obyektif dan subyektif. Pasal untuk menahannya ada, pertimbangan subyektifnya juga ada. Tinggal diakumulasi saja," terangnya. (Tribunjateng/cetak/Tribunnews)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help