TribunJateng/

Korupsi e KTP

Miryam S Haryani Mengaku tak pernah Menyebut Nama Setya Novanto

Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Bukan hanya pemerintah, JK juga yakin Partai Golkar

Miryam S Haryani Mengaku tak pernah Menyebut Nama Setya Novanto
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua DPR Setya Novanto 

TRIBUNJATENG.COM - Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK) memastikan pemerintah mendukung proses hukum yang dilakukan KPK. Bukan hanya pemerintah, JK juga yakin Partai Golkar akan menghormati proses hukum tersebut.

"Pemerintah mendukung segala proses hukum," katanya, ditemui di tempat pelatihan Atlet Voli, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/7).

JK menegaskan, yang terpenting adalah penegakan proses hukum, dan semua pihak diminta untuk menghormati proses itu.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku prihatin atas penetapan tersangka terhadap Setnov. Bagaimanapun, kata dia, Novanto adalah teman baiknya.

Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi KTP elektronik, Miryam S Haryani tiba di gedung KPK Jakarta dengan pengawalan ketat, Senin (1/5/2017). Miryam yang menjadi buron KPK ditangkap tim dari Polda Metro Jaya saat berada di Hotel Grand Kemang. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Tersangka pemberian keterangan palsu dalam sidang dugaan korupsi KTP elektronik, Miryam S Haryani tiba di gedung KPK Jakarta dengan pengawalan ketat, Senin (1/5/2017). Miryam yang menjadi buron KPK ditangkap tim dari Polda Metro Jaya saat berada di Hotel Grand Kemang. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Tjahjo juga berharap nantinya tidak ada polemik kepada partai Golkar yang sedang dipimpin Setnov saat ini. Pemerintah, ujar Tjahjo menginginkan seluruh partai yang ada untuk tetap solid, baik partai koalisi, maupun oposisi.

"Semoga tidak mengganggu partai yang dipimpin beliau. Urusan internal partai, pemerintah serahkan ke partainya," jelasnya.

Ia juga berharap kepada Setnov untuk dapat mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Begitu juga kepada KPK yang harus memenuhi asas praduga tidak bersalah. "Semua harus menghormati proses hukum," ucapnya.

Adapun, KPK memastikan akan segera mengirimkan surat terkait dengan penetapan tersangka terharap Ketua DPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto (Setnov).

Hal itu disampaikan juru bicara lembaga anti rasuah itu, Febri Diansyah, menanggapi surat yang dikirimkan Novanto kepada institusinya.

"Surat dari SN sudah kami terima dan kami pelajari. Sama seperti kasus lain, untuk pemberitahuan akan disampaikan pada tersangka dan dikirim ke yang bersangkutan pada minggu ini," jelasnya.

Ditemui di Pengadilan Tipikor kemarin, terdakwa kasus memberikan keterangan palsu, Miryam S Haryani enggan berkomentar mengenai penetapan Setnov sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.

Selain karena bukan satu partai, Miryam yang sebelumnya menjadi saksi kasus e-KTP, menyatakan, tidak pernah menyebut keterlibatan Setnov. "Sejak awal saya tidak tahu dan tidak pernah menyebut Setnov. Sejak awal. Tidak ada itu," terangnya.

Miryam berujar, tidak pernah satu komisi dengan Setnov, dan tidak pernah menghadiri rapat bersama-sama. "Ya tidak (tahu-Red). Partainya saja beda, gimana ceritanya. Partai saya Hanura, Pak Setnov Golkar. Rapat saja tidak pernah," tandasnya. (tribunnews/jar/fer/yat/eri/ther/rio)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help