TribunJateng/

Korupsi e KTP

KPK ke Singapura dan Amerika untuk Bongkar Kasus e-KTP, Sudah Lima Tokoh Jadi Tersangka

KPK ke Singapura dan Amerika untuk Bongkar Kasus e-KTP, Sudah Lima Tokoh Jadi Tersangka

KPK ke Singapura dan Amerika untuk Bongkar Kasus e-KTP, Sudah Lima Tokoh Jadi Tersangka
tribunjateng/cetak
KPK ke Singapura dan Amerika untuk Bongkar Kasus e-KTP, Sudah Lima Tokoh Jadi Tersangka 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menuntaskan kasus korupsi proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP terus berlanjut. Hanya dua hari setelah penetapan Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka, Rabu (19/7) kemarin, KPK menetapkan tersangka baru E-KTP. Anggota DPR, Markus Nari, ditetapkan KPK sebagai tersangka kelima dalam kasus megaproyek E-KTP.

Bagi Markus Nari, status tersangka itu menjadi yang kedua baginya terkait kasus E-KTP. Sebelumnya, politikus asal Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut juga sudah berstatus tersangka dalam perkara menghalangi proses hukum kasus korupsi E-KTP.

Markus diduga menekan Miryam S Haryani, politikus Partai Hanura, untuk memberikan keterangan tidak benar dalam persidangan. Miryam, dalam kasus E-KTP, diduga telah membagi-bagikan duit proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun. Saat ini, Miryam juga menyandang status tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus E-KTP.

FEBRI DIANSYAH juru bicara KPK
FEBRI DIANSYAH juru bicara KPK (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, setelah mencermati fakta persidangan kasus E-KTP dengan terdakwa dua mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Markus Nari sebagai tersangka.

"KPK menetapkan MN (Markus Nari--Red) anggota DPR periode 2009-2014 sebagai tersangka," kata Febri, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu kemarin.

Dua hari sebelumnya, Senin (17/7), KPK telah menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain, yakni Irman dan Sugiharto, keduanya pejabat Kementerian Dalam Negeri, dan Andi Narogong dari kalangan pengusaha.

Febri mengatakan, Markus Nari diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau sebuah korporasi dalam pengadaan E-KTP tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri, yang merugikan keuangan negara.

Ke AS

Sementara itu, Ketua KPK, Agus Rahardjo menyatakan, penyidik KPK mengumpulkan bukti-bukti di luar negeri untuk melengkapi penyelidikan Ketua DPR, Setya Novanto, pada kasus korupsi E-KTP. Upaya tersebut tidak sia-sia karena didapat bukti yang kuat untuk menetapkan Setnov sebagai tersangka.

Agus mengungkapkan, beberapa penyidik berangkat ke Amerika Serikat (AS) dan Singapura untuk menemui beberapa saksi yang menetap di sana. Agus merahasiakan nama saksi dan pihak-pihak di luar negeri yang ditemui penyidik KPK. "Nggak perlu saya sebutkan siapa saja yang kami temui, karena yang kami temui banyak," katanya di Jakarta, Rabu.

Informasi dihimpun Tribun, ada dua saksi kasus korupsi e‑KTP yang dikejar KPK sampai ke luar negeri terkait keterlibatan Setya Novanto, Andi Narogong, dan sejumlah pihak lainnya. Keduanya adalah Johannes Marliem yang tinggal di AS dan Paulus Tannos yang tinggal di Singapura.

Johannes Marliem merupakan pemasok alat pengenal sidik jari atau automated fingerprint identification system (AFIS) ke konsorsium penggarap proyek E‑KTP tahun 2011‑2013. Dari Johannes, penyidik KPK banyak mendapatkan bukti‑bukti rekaman dan aliran uang E‑KTP ke DPR dan pejabat Kemendagri.

Politikus Partai Golkar Markus Nari keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Rabu (17/5/2017). Markus Nari diperiksa terkait dugaan kasus korupsi penerapan KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Politikus Partai Golkar Markus Nari keluar dari gedung KPK usai menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Rabu (17/5/2017). Markus Nari diperiksa terkait dugaan kasus korupsi penerapan KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Di Singapura, penyidik beberapa kali memeriksa Paulus Tannos, pemilik PT Sandipala Arthapura. Perusahaan ini merupakan anggota konsorsium pemenang proyek e‑KTP. Dari keterangan mereka, penyidik mendapatkan bukti‑bukti yang valid soal pertemuan‑pertemuan yang dihadiri Setya Novanto dan Andi Narogong terkait proyek E‑KTP Informasi lain yang didapat adalah upeti dari para anggota konsorsium ke kantong‑kantong anggota DPR, terutama ke Setya Novanto dan Andi Narogong. (tribunjateng/cetak/kps/Tribunnews/the)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help