TribunJateng/

Pemkab Kendal Bakal Bikin Layanan Inap di Pelabuhan Kendal

Pemerintah Kabupaten Kendal berencana menambah layanan di pelabuhan Kendal.

Pemkab Kendal Bakal Bikin Layanan Inap di Pelabuhan Kendal
tribun jateng/ponco wiyono
PINTU GERBANG PELABUHAN-Pemberangkatan terakhir di Februari terjadi pada Jumat (26/2/2016) sore, yang hanya mengangkut dua orang penumpang saja. 

Laporan wartawan Tribun Jateng, Dhian Adi Putranto

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Pemerintah Kabupaten Kendal berencana menambah layanan di pelabuhan Kendal.

Penambahan layanan yang dimaksud yaitu layanan inap kendaraan di pelabuhan Kendal.

Dasar hukum pembuatan layanan inap kendaraan itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi yang isinya aturan menambah penghasilan asli daerah melalui jasa usaha.

Satu di antara beberapa cara yang akan dilakukan adalah membuat layanan inap kendaraan pada pelabuhan Kendal.

Baca: Hore, Sekarang Mahasiswa UPGRIS Bisa Bayar Kuliah di Cabang Bank Jateng, Cukup Tunjukkan Ini

Melalui layanan inap kendaraan tersebut Pemkab akan melakukan penarikan retribusi untuk menambah penghasilan asli daerah.

Hal itu di sampaikan oleh Wakil Bupati Kendal, Masrur Masykur pada acara rapat Paripurna Penyampaian lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) di gedung sidang DPRD kabupaten Kendal, Jumat (11/08/2017) pukul 11.00.

"Seiring perkembangan Pelabuhan Kendal sebagai pelabuhan penumpang dan penyebarangan dapat mendukungg perekonomian khususnya di kabupaten Kendal. maka perlu peningkatan pelayanan," paparnya di depan anggota dewan.

Penarikan retribusi itu telah tertulis dalam Raperda tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten kendal.

Baca: Goodrich Tawarkan Diskon 20 Persen dan Gratis Pemasangan Selama Pameran

Selain menambah layanan inap kendaraan di Pelabuhan Kendal, pemkab juga akan memanfaatkan kekayaan daerah untuk memningkatkan ekonomi masyarakat sektor pertanian.

Pada rapat tersebut, Masrur juga menyampaikan empat Rancangan Perda.

Di antaranya, Raperda tentang perubahan Perda Pajak Daerah, Perda Retribusi perpanjangan izin tenaga asing, dan perda rencana pembangunan jangka panjang, serta Raperda pembentukan dana cadangan penyelengaarakan pemilihan bupati dan kepala desa tahun 2020. (*)

Penulis: Dhian Adi Putranto
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help