TribunJateng/

Saksi Kunci Korupsi E-KTP Johannes Marliem Sempat Khawatir Nyawanya Terancam, Begini Curhatnya

Sebelum kematiannya, Johannes Marliem sempat khawatir nyawanya terancam karena identitasnya dibuka dalam kasus korupsi e-KTP.

Saksi Kunci Korupsi E-KTP Johannes Marliem Sempat Khawatir Nyawanya Terancam, Begini Curhatnya
MARLIEM.COM
Johannes Marliem 

Marliem juga sempat membantah soal isi surat dakwaan yang menyebut ia sempat memberikan duit US$ 200.000 kepada Sugiharto, mantan pejabat Kemendagri yang sudah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Sebagai bukti, ia memberikan potongan rekaman pembicaraannya dengan Sugiharto. Dalam pembicaraan itu, Marliem hanya ingin memberikan teknologi yang terbaik serta bekerja demi kesuksesan program e-KTP. Harga yang ia berikan kepada konsorsium pun merupakan harga wajar dan tidak digelembungkan seenaknya.

Meskipun perusahaannya berbasis di Amerika Serikat, Marliem menggaransi data kependudukan tidak akan bocor. Pasalnya, server dan storage system berada di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta.

Lantaran perusahaannya berasal dari negeri Paman Sam itu pula yang menjadi alasan dia tidak bisa main suap-menyuap. "Saya sudah pahit-pahit ngomong di depan, bahwa kami ini perusahaan Amerika. Tidak bisa cawe-cawe. Kami tidak bisa mengeluarkan uang dari perusahaan untuk kepentingan tidak jelas," tuturnya.

(Baca: MASIH MISTERI, Saksi Kunci Kasus E-KTP Johannes Marliem Diduga Sandera Anak-Istri Sebelum Tewas)

Pasalnya, jika melanggar, perusahaanya akan dijerat FCPA (Foreign Corrup Practice Act) dan harus membayar denda besar jika terbukti menyuap. Penerapan aturan ini serupa dengan pidana korporasi yang mulai digunakan KPK akhir-akhir ini.

Dalam kesempatan itu, Marliem juga sempat berkomentar soal kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah, seperti Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, BPJS dan sebaginya. Baginya, kartu tersebut hanya pemborosan anggaran karena hanya plastik berisi tulisan. Sementara, e-KTP berisi data biometrik yang sangat valid. Lewat e-KTP, pemerintah bisa memastikan jumlah anggota keluarga, berapa anak yang harus disubsidi.

"E-KTP saat ini sudah siap, mau dijadikan e-Toll bisa, jadi e-money juga bisa. Tapi, karena di sektor-sektor itu sudah dikuasai mafia jadi pemerintah tidak berani ambil keputusan politis," katanya. (Kontan.co.id)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id, Sabtu (12/8/2017), dengan judul: Ini curhat Johannes Marliem sebelum tewas

Editor: rika irawati
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help