TribunJateng/

Ketua Komisi VI DPR: Pemerintah Tak Punya Data Valid terkait Garam, Harus Diperbaiki

PT Garam (Persero) ditugasi pemerintah mengimpor garam untuk kebutuhan konsumsi dari Australia sebanyak 75.000 ton beberapa waktu lalu

Ketua Komisi VI DPR: Pemerintah Tak Punya Data Valid terkait Garam, Harus Diperbaiki
Tribun Jateng/Mamdukh Adi Priyanto
Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno saat di Slawi Kabupaten Tegal 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Mamdukh Adi Priyanto

TRIBUNJATENG.COM,SLAWI - PT Garam (Persero) ditugasi pemerintah mengimpor garam untuk kebutuhan konsumsi dari Australia sebanyak 75.000 ton beberapa waktu lalu.

Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno, menyatakan banyak yang harus diperbaiki pemerintah terkait pengelolaan garam agar menguntungkan semua pihak, termasuk para petani garam.

Satu hal yang harus diperbaiki pemerintah yakni data valid garam yang meliputi kebutuhan dalam negeri, produksi petani dalam negeri, dan kebutuhan impor.

"Selama ini, kementerian terkait tidak mempunyai data valid terkait neraca kebutuhan pokok garam. Dari data itu, bisa dilihat kebutuhan nasional, produksi dalam negeri, dan kebutuhan impor," kata Teguh saat di Slawi, Kabupaten Tegal, Minggu (13/8/2017).

Menurutnya, dari data itu, pemerintah bisa melihat dan menentukan secara pasti, berapa kebutuhan garam yang tepat saat impor, dan sebagainya.

Tidak validnya data 'supply' dan 'demand' itu, kata dia, bisa dimanfaatkan atau dipermainkan mafia garam. Sehingga, petani garam lah yang ujung- ujungnya dirugikan.

"Petani juga bisa dirugikan dengan tidak validnya data itu. Dengan impor yang banyak, bisa melibas garam dari petani tradisional sehingga dihargai sangat murah dan merugikan mereka," ujarnya.

Pihaknya mengharapkan, kementerian terkait bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta dinas di daerah untuk menyajikan data akurat soal garam.

Ia juga menyoroti pengelolaan garam yang masih dilakukan secara tradisional di Indonesia.

"Negara eksportir garam terbesar itu justru tidak punya garis pantai. Sehingga, tidak menjamin Indonesia yang punya garis pantai panjang tidak impor garam," ucap politis PAN itu.

Produksi garam, kata dia, tidak harus dilakukan dengan cara tradisional yakni di pantai. Tapi juga bisa menggunakan teknologi atau mesin dengan cara lebih modern.(*)

Penulis: mamdukh adi priyanto
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help