TribunJateng/

Bank Indonesia Larang Penggesekan Ganda Kartu saat Transaksi Nontunai, Ini Penjelasannya

Bank Indonesia (BI) mengeluarkan larangan dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai.

Bank Indonesia Larang Penggesekan Ganda Kartu saat Transaksi Nontunai, Ini Penjelasannya
tribunjateng/m zainal arifin
Seorang kasir Superindo Siliwangi Semarang menggesekkan kartu BNI Semarang Hebat untuk alat pembayaran, Jumat (5/5/2017). Bankir terus mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan transaksi non-tunai melalui kartu debit maupun kredit. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Bank Indonesia (BI) mengeluarkan larangan dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai.

Humas Kantor Perwakilan BI Jawa Tengah, Citra Tamara menuturkan, dalam setiap transaksi, kartu hanya boleh digesek sekali di mesin Electronic Data Capture (EDC) dan tidak dilakukan penggesekan lainnya, termasuk di mesin kasir.

"Pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu," kata Citra, dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Departemen Komunikasi BI, Selasa (5/9/2017).

Ia menerangkan, pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Baca: Wali Kota Salatiga Bakal Ubah Pasar Rejosari jadi Taman Jika Hal Ini Terjadi

Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

"Tercakup di dalamnya adalah larangan pengambilan data melalui mesin kasir di pedagang," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, salah satu pihak dalam pemrosesan transaksi pembayaran adalah acquirer, yaitu bank atau lembaga yang bekerjasama dengan pedagang, yang dapat memproses data alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) yang diterbitkan oleh pihak lain.

Untuk mendukung perlindungan data masyarakat, acquirer wajib memastikan kepatuhan pedagang terhadap larangan penggesekan ganda.

Halaman
12
Penulis: m zaenal arifin
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help