TribunJateng/

Nursholeh Minta Maaf dan Memastikan Layanan Publik Kota Tegal Tidak Terganggu

Acara silaturahmi digelar di Ruang Rapat rumah dinas Wakil Walikota Tegal, RA. Kartini No. 25, Minggu (3/9/2017).

Nursholeh Minta Maaf dan Memastikan Layanan Publik Kota Tegal Tidak Terganggu
tribunjateng/humas Pemkot Tegal
Acara silaturahmi digelar di Ruang Rapat rumah dinas Wakil Walikota Tegal, RA. Kartini No. 25, Minggu (3/9/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, TEGAL - Acara silaturahmi digelar di Ruang Rapat rumah dinas Wakil Walikota Tegal, RA. Kartini No. 25, Minggu (3/9/2017).

Maksud dan tujuan diadakannya acara ini adalah menindaklanjuti keinginan para teman teman wartawan baik media cetak elektronik dan online maupun media tv.

"Pada saat itu kira-kira sebulan yang lalu persis pada saat acara tasyakuran HUT RI ke 72 di hutan mangrove teman teman media menyampaikan kepada saya untuk berkumpul sekedar makan-makan sekaligus silaturahmi," tuturnya.

"Jadi bukan syukuran karena saya jadi Plt. Walikota, bukan itu, sudah saya agendakan sejak lama, yang diundang itu teman teman media cetak elektronik, media tv para pengiat, LSM dan sebagainya, jadi acaranya murni waktu itu pengin silaturahmi dengan Pak Wakil” kata Plt Walikota Tegal, Nursholeh.

Sehubungan dengan situasi dan kondisi politik yang sangat cepat perubahannya, Nursholeh sampaikan keprihatinan atas kejadian terkini.

"Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Tegal, dan yakinlah bahwa kejadian ini tidak mengganggu pelayanan publik," tegas Nursholeh.

"Karena dengan kejadian ini secepat kilat, hari Selasa ada peristiwa yang tidak kita harapkan terhadap Bu Wali. Hari Kamis saya langsung diberikan surat mandat untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Walikota oleh Gubernur Jawa Tengah," terang Plt Walikota Tegal, Nursholeh.

Dikatakannya, pesan dari Gubernur yaitu untuk segera membenahi birokrasi. Kemudian melakukan tuntutan hukum para ASN yang mengajukan putusan kepada PTUN. "Kebetulan sudah incraht, kalau sudah incraht mau tidak mau itu harus dilaksanakan oleh Walikota,” jelas Plt. Walikota.

Dalam mengambil keputusan Plt. Walikota selalu berpegang teguh pada Perundang Undangan yang berlaku dan selalu mengadakan komunikasi terkait dengan permasalahan tersebut, diantaranya dengan staf Gubernur dari Asisten, BKD, Biro pemerintahan dan sebagainya termasuk Kemendagri dan Bawaslu

Mengingat sebentar lagi ada Pilkada Kota Tegal 2018, dimana ada aturan yang menyebutkan 6 bulan sebelum penetapan calon tetap dari KPU tidak boleh mengadakan perombakan dahulu. (*)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help