TribunJateng/

Segera Dapat Tunjangan Transportasi, Mobil Operasional Anggota DPRD Kota Semarang Ditarik

Sekretaris DPRD Kota Semarang Eko Cahyono segera menarik mobil operasional anggota dewan setempat. Mereka bakal dapat tunjangan transportasi.

Segera Dapat Tunjangan Transportasi, Mobil Operasional Anggota DPRD Kota Semarang Ditarik
tribunjateng/dok
Ilustrasi kendaraan dinas. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng Galih Permadi

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Sekretaris DPRD Kota Semarang Eko Cahyono mengatakan, pihaknya segera menarik mobil operasional anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Penarikan ini seiring rencana adanya tunjangan transportasi bagi anggota dewan.

Eko mengungkapkan, ketentuan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Menurut Eko, lebih dari separuh dari total 50 anggota DPRD yang meminjam mobil sebagai operasional. "Kami sudah mengirim surat pemberitahuan mengenai rencana penarikan mobil dinas sebagai persiapan dan sosialisasi sebelum diterapkan karena kami masih menunggu aturan pelaksananya," ujarnya, Minggu (10/9/2017).

(Baca: Wah. Jumlah Wakil Rakyat DPRD Semarang Bakal Tambah pada Pileg 2019)

Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi membenarkan rencana penarikan mobil dinas bagi anggotanya. Supriyadi mengatakan, banyak anggota DPRD yang pinjam pakai mobil dinas.

"Ini pilihan, pilih tunjangan atau pinjaman mobil. Kalau pilih tunjangan ya harus mengembalikan mobil, tidak boleh double," ujarnya.

Supriyadi berharap, adanya tunjangan transportasi dapat meningkatkan kinerja DPRD. "Diharapkan, adanya tunjangan ini mendorong anggota dewan semakin disiplin dan rajin ke bawah untuk menyerap aspirasi," ujarnya.

Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memastikan, Pemkot Semarang siap menaikkan tunjangan bagi wakil rakyat, baik tunjangan perumahan maupun transportasi.

"Kalau sudah diatur dalam peraturan (PP) yang lebih tinggi, pasti kami siap. Secara anggaran juga mampu. Sebelum ada perwal (peraturan wali kota) kan ada kesepakatan pembahasan dengan dewan. Sampai saat ini, perwal belum dikeluarkan, saya juga belum tanda tangan sebab pembahasannya kan berjenjang," ujarnya. (*)

Penulis: galih permadi
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help