TribunJateng/

BEGINI Seluk Beluk Mesin Sadap KPK yang Bikin Koruptor Klepek-klepek

Mesin sadap telepon yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya bisa menyadap satu nomor telepon untuk jangka waktu 30 hari.

BEGINI Seluk Beluk Mesin Sadap KPK yang Bikin Koruptor Klepek-klepek
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dan Alexander Marwata (kanan) mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017). Rapat kerja Komisi III dengan KPK tersebut membahas sistem pengawasan terhadap pengelolaan dan manajemen aset hasil tindak pidana korupsi di lembaga tersebut. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

TRIBUNJATENG.COM - Mesin sadap telepon yang dimiliki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hanya bisa menyadap satu nomor telepon untuk jangka waktu 30 hari. Pada hari terakhir, secara otomatis nomor telepon yang disadap akan terhapus dan digantikan nomor baru yang perlu disadap.

Cara kerja mesin sadap telepon ini dijelaskan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto, di depan anggota DPR pada rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan KPK di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/9).

"Ada keterbatasan dari mesin, kami batasi 30 hari. Ketika 30 hari itu sudah terlampaui mesin otomatis akan cancel, nomor lain masuk, jadi seperti antrean, dari situ kami buat summary-nya," papar Hary, kemarin.

Setelah KPK memaparkan jawabannya, Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyatakan, penjelasan tentang proses penyadapan membuat tenang banyak pihak. "Kalau ini berjalan benar, tenang kita," katanya.

Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman
Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Pertanyaan tentang proses penyadapan oleh KPK diajukan anggota Komisi III yang juga politisi Partai Demokrat, Benny K Harman. "Bagaimana kewenangan dan proses penyadapan KPK selama ini?" tanya Benny pada RDP yang merupakan lanjutan dari RDP sehari sebelumnya.

Ketua KPK, Agus Raharjo, mempersilakan Deputi Bidang Informasi dan Data KPK, Hary Budiarto untuk memaparkan proses penyadapan di KPK.

Menurut Hary, ada tiga kedeputian di KPK yang terlibat dalam penyadapan yaitu Deputi Penindakan, Deputi Informasi dan Data (Inda), dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM).

Hary menambahkan, inisiatif penyadapan datang Deputi Penindakan yang mengirimkan nomor telepon yang perlu disadap. "Kegiatan penyadapan ini dilakukan tiga kedeputian, Deputi Penindakan sebagai user yang mengirim nomor dan menerima hasilnya, Deputi Inda yang melakukan penyadapan, kemudian PIPM yang melakukan audit. Jadi meskipun Kominfo tidak melakukan audit, kami melakukan audit setiap tiga bulan sekali," jawab Hary.

Deputi Penindakan tidak bisa sembarangan mengirim nomor telepon ke Deputi Inda. Hary juga menegaskan, Deputi Inda tidak akan melakukan penyadapan apabila Deputi Penindakan tidak memberikan surat perintah penyadapan (sprindap) yang telah ditandatangani lima pimpinan KPK.

Benny K Harman juga sempat menanyakan kewenangan KPK dalam hal penyadapan. Terlebih ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menginginkan penyadapan diatur undang-undang. Menurut Benny, setelah adanya putusan MK itu, mestinya ada revisi UU KPK.

Halaman
123
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help