TribunJateng/

DPRD Salatiga Janji Geber Pembahasan 16 Raperda Tinggalan 2016

“Mulai bulan ini, kami akan susun jadwal pembahasannya. Mana yang menjadi prioritas. Semoga, pembahasan 16 raperda itu bisa selesai tahun ini,”

DPRD Salatiga Janji Geber Pembahasan 16 Raperda Tinggalan 2016
Tribun Jateng/Wahyu Sulistiyawan
Suasana Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Semarang. Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mencabut Perda Perizinan yang tak ramah investasi. (ILUSTRASI)

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Ketua DPRD Kota Salatiga Teddy Sulistio mengaku telah menerima salinan 16 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Salatiga yang sebelumnya telah dimasukkan ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda) Tahun 2016.

“Mulai bulan ini, kami akan susun jadwal pembahasannya. Mana yang menjadi prioritas. Semoga, pembahasan 16 raperda itu bisa selesai tahun ini,” ucap Teddy kepada Tribunjateng.com, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Wali Kota Salatiga Usulkan Pencabutan 7 Peraturan Daerah)

Terkait 7 perda yang diusulkan dicabut, Teddy mengatakan, hal tersebut meruapkan suatu keharusan sebagaimana Instruksi Mendagri Nomor 582/476/SJ tertanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi.

“Khususnya, perda yang dinilai tidak lagi sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,” katanya.

Terpisah, Wali Kota Salatiga Yuliyanto mengutarakan, tujuh perda yang diusulkan dicabut, secara de jure sebenarnya telah batal demi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help