TribunJateng/

Wali Kota Salatiga Usulkan Pencabutan 7 Peraturan Daerah

Yuliyanto berharap ketujuh Raperda itu dapat dibahas dan disetujui menjadi Perda Kota Salatiga.

Wali Kota Salatiga Usulkan Pencabutan 7 Peraturan Daerah
TRIBUN JATENG/DENI SETIAWAN
Yuliyanto 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Deni Setiawan

TRIBUNJATENG.COM, SALATIGA - Sebanyak 16 rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif wali kota Salatiga diusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

Tujuh di antaranya berisi pencabutan perda yang sudah ada.

Wali Kota Yuliyanto mengatakan, semua usulan itu telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Salatiga.

"Ada 7 Raperda yang berisi pencabutan produk hukum yang sebelumnya telah kami miliki. Pengajuannya sebagai implementasi kebijakan simplikasi regulasi Mendagri," jelas Yuliyanto, Rabu (13/9/2017).

Kebijakan tersebut adalah Instruksi Mendagri No 582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi.

Kemudian dipertegas Keputusan Gubernur Jateng No 180/94 Tahun 2016.

"Kami berharap, ketujuh Raperda itu dapat dibahas dan disetujui menjadi Perda Kota Salatiga," paparnya.

Perda yang diusulkan dicabut adalah Perda No 6/1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C, Perda No 14/1998 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, Perda No 5/2003 tentang Jasa Pemungutan dan Uang Perangsang atas Penerimaan Pajak, Retribusi, dan Pendapatan Lainnya, Perda No 9/2003 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Industri, dan Tanda Daftar Industri, Perda No 10/2003 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan, Perda No 8/2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga, dan Perda No 5/2014 tentang Pengelolaan BUMD. (*)

Penulis: deni setiawan
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help