TribunJateng/

Dugaan Korupsi eKTP

Dikirimi Surat Pimpinan DPR Terkait Penundaan Penyidikan Setya Novanto, KPK Bergeming

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan memastikan, surat permintaan penundaan proses penyidikan terhadap Setya Novanto dari DPR tak mempengaruhi penyidik.

Dikirimi Surat Pimpinan DPR Terkait Penundaan Penyidikan Setya Novanto, KPK Bergeming
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan. 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Pandjaitan mengatakan, penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto tidak akan terpengaruh dengan surat dari DPR RI.

Melalui surat tersebut, DPR meminta agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Basaria juga mengaku belum membaca surat tersebut.

"Enggak ada pengaruhnya. Tapi, kalau ada orang yang meminta, ya silakan saja. Masa kita melarang orang yang meminta," kata Basaria, saat diwawancarai seusai diskusi dengan pengurus DPP Partai Demokrat, di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017).

(Baca: Kirim Surat ke KPK, Pimpinan DPR Minta Proses Penyidikan ke Ketua Dewan Setya Novanto Ditunda)

Menurut Basaria, masalah dikabulkan atau tidak permohonan dalam surat itu akan menjadi hak KPK. "Masalah dikabulkan atau tidak, ya itu urusan KPK," ujar Basaria.

Saat ditanya apakah surat dari DPR itu bentuk intervensi, Basaria menyatakan bukan.

"Saya pikir itu bukan intervensi. Saya sendiri belum baca apa isinya (surat). Penyidikan sampai saat ini tetap jalan. Tidak terpengaruh," ujar Basaria.

Kepala Biro Pimpinan Sekretariat Jenderal DPR RI Hanny Tahapary menyampaikan surat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (22/9/2017).

(Baca: Fadli Zon Dilaporkan MAKI ke MKD Terkait Surat Permohonan Penundaan Pemeriksaan Setya Novanto)

Pada intinya, surat tersebut berisi permintaan agar KPK menunda proses penyidikan terhadap Ketua DPR Setya Novanto terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Dalam surat tersebut, Pimpinan DPR menilai praperadilan adalah hal yang lumrah dalam proses penegakan hukum.

Pimpinan DPR meminta KPK mengedepankan azas praduga tak bersalah dan menghormati proses hukum praperadilan yang sedang berlangsung. (Kompas.com)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com, Rabu (13/9/2017), dengan judul: Surat DPR Tak Ganggu Penyidikan Kasus Setya Novanto

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help