TribunJateng/

Berternak dari Modal Bantuan Pemerintah, Eks Napi Teroris dan Kombatan Mengaku Mulai Diterima Warga

Pemerintah, lewat Kementerian Sosial memberi bantuan lewat Program Keluarga Harapan bagi keluarga dan eks napi teroris (napiter) serta kombatan.

Berternak dari Modal Bantuan Pemerintah, Eks Napi Teroris dan Kombatan Mengaku Mulai Diterima Warga
KOMPAS.com/Hamzah
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (kiri) saat memberikan bantuan Program Keluarga Harapan kepada eks napiter dan kombatan di Lamongan, Jawa Timur, Minggu (17/9/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, LAMONGAN – Setelah beberapa waktu lalu menerima bantuan dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), para mantan narapidana teroris (napiter) dan kombatan yang tergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian mendapat bantuan lagi pada Minggu (17/9/2017). Mereka mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Kementerian Sosial untuk 24 keluarga.

Rinciannya, 17 keluarga berasal dari Kabupaten Lamongan, dua dari Kabupaten Tuban, dua dari Kabupaten Bojonegoro, serta masing-masing satu dari Kabupaten Malang, dan Kabupaten Madiun.

“Secara pribadi dan atas nama Yayasan Lingkar Perdamaian, saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang dilakukan oleh Bu Mensos ( Khofifah Indar Parawansa) dan pemerintah dalam hal ini, yang ikut membantu para mantan napiter dan kombatan,” kata pimpinan Yayasan Lingkar Perdamaian Ali Fauzi, di Lamongan, Minggu (17/9/2017).

(Baca: Kementerian Sosial Perluas Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan)

Yayasan Lingkar Perdamaian didirikan Ali Fauzi yang merupakan adik kandung Amrozi, terpidana mati kasus bom Bali 2002, pada 26 November 2016. Yayasan itu beranggotakan mantan napiter dan kombatan, di Desa Tenggulun, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.

Ia menyambut baik bantuan dan upaya yang dilakukan pemerintah sejauh ini dalam memfasilitasi para mantan napiter dan kombatan, yang sempat terkucilkan dan kesulitan pada saat ingin kembali bekerja guna menghidupi keluarga.

“Ke depan, saya pikir, bisa terus dilakukan upaya-upaya yang sama untuk merangkul mereka kembali ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata dia.

Uman Slamet (40) yang merupakan mantan kombatan mengatakan, bantuan yang diberikan Kementerian Sosial tersebut cukup bermanfaat. Ia mengaku sudah mempunyai rencana menggunakan bantuan tersebut, yaitu beternak kambing dan sapi.

“Sekarang, adanya dukungan pemerintah melalui BNPT dan Kementerian Sosial, perlahan kami diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat,” kata Uman.

(Baca: Tahun Ini Peserta Program Keluarga Harapan Meningkat Empat Ribu)

Hal senada diungkapkan Aanal Umam (28) dan Nasyiah (47), yang tak lain adalah keluarga mantan napiter dan kombatan. Mereka berdua senang lantaran kini pemerintah lebih aktif memperhatikan nasibnya.

“Lewat program ini, kini kami memiliki BPJS dan setiap tahun mendapat sumbangan uang yang bisa meringankan biaya rumah tangga,” kata Nasyiah.

“Dan lebih penting lagi, tadi Bu Menteri juga menjanjikan kepada kami untuk mengikuti pelatihan sesuai skill dan keinginan, mengenai usaha apa yang akan ditekuni. Tentu, ini cukup membantu kami, yang selama ini cukup kesulitan saat hendak melamar kerja di pabrik karena berasal dari keluarga mantan napiter dan kombatan,” kata Aanal.

Para eks napiter dan kombatan itu mendapat bantuan PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun, yang akan dicairkan dalam empat tahap. Selain itu, ada pula bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 88 jiwa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk delapan keluarga sebesar Rp 40 juta, dua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di sektor pertanian juga senilai Rp 40 juta. (Kompas.com)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com, Minggu (17/9/2017), dengan judul: Keluarga Mantan Narapidana Terorisme Senang Dapat Bantuan Mensos

Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help