TribunJateng/

Temukan 1,6 Juta NIK Ganda, Mendagri Tjahjo Kumolo Minta Warga Pindah Alamat Melapor

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya menemukan 1,6 juta nomor induk kependudukan (NIK) ganda dalam pencatatan e-KTP.

Temukan 1,6 Juta NIK Ganda, Mendagri Tjahjo Kumolo Minta Warga Pindah Alamat Melapor
tribun jateng/rahdyan trijoko pamungkas
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri seminar nasional di ruang Prof Ir Soemarman Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (30/9/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rahdyan Trijoko Pamungkas

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, mengatakan, pihaknya menemukan 1,6 juta nomor induk kependudukan (NIK) ganda dalam pencatatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP).

"Hal ini dimungkinkan (karena pemilik e-KTP) pindah alamat dan tidak melapor sehingga punya dua KTP, atau meninggal tapi tidak dilaporkan ahli warisnya," ungkapnya saat ditemui di seminar nasional di ruang Prof Ir Soemarman Gedung Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Sabtu (30/9/2017).

Dikatakannya, seharusnya, pemilik NIK atau ahli waris yang proaktif melaporkan. Terkait kondisi ini, pihaknya segera menertibkan kepemilikan NIK ganda.

Dari data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia yang memiliki NIK berkisar 261 juta orang.

"Kami akan teliti satu per satu. Identitas yang tidak dapat ditipu, satu di antaranya adalah nama ibu kandung. Saya yakin, pemilik (NIK) lebih dari satu pasti palsu," ujarnya.

(Baca: Menyamar Jadi Warga yang Ingin Bikin e-KTP, Dirjen Dukcapil Dibohongi Soal Blanko)

Terkait ketersediaan blangko e-KTP, politisi asal PDIP ini mengatakan, pemerintah siap mendistribusikan kekurangan.

"Blangko e-KTP telah siap. Soal masyarakat merasa langka, mungkin hambatan dari bawah," kata Tjahjo tanpa merinci hambatan yang dimaksud.

Tjahjo mengakui, kekurangan blangko e-KTP tak bisa langsung dipenuhi. Pihaknya secara bertahap mengirim blangko setelah proses pengadaan berlangsung.

Terkait pelayanan pembuatan e-KTP, Tjahjo meminta agar petugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tak mengulur-ulur saat blangko telah tersedia.

"Jika satu jam selesai, jangan diulur (menjadi lebih dari satu jam). Blangko tersedia," tegasnya.

Menurutnya, proyek e-KTP ditargetkan selesai tahun depan untuk Pilkada Serentak. (*)

Penulis: rahdyan trijoko pamungkas
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help