TribunJateng/

Andri Gunawan: Ada Enam Bidang Rawan Jadi Ladang Korupsi di Jateng

FGD diselenggarakan di ruang Quality Hall Gedung Widya Puraya Undip dan diikuti oleh beberapa instansi

Andri Gunawan: Ada Enam Bidang Rawan Jadi Ladang Korupsi di Jateng
TRIBUNJATENG/ALEXANDER
DISKUSI - Widi Nugroho dari Pattiro saat menyampaikan mengenai hasil gagasan dari para peserta 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Alexander Devanda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Indonesian Legal Roundtable bekerjasama dengan Universitas Diponegoro Semarang mengadakan Forum Group Discussion dalam rangka pelaksanaan program pengembangan Inpres Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Jawa tengah (Inpres PPK) pada Selasa (3/9).

FGD tersebut diselenggarakan di ruang Quality Hall Gedung Widya Puraya Undip dan diikuti oleh beberapa instansi dua diantaranya yakni Instansi Kepolisian dan sejumlah dinas pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti senior Indonesia Legal Roundtable (ILR), Andri Gunawan mengatakan potensi untuk terjadinya korupsi di Jateng cukup tinggi. Untuk itu bersama sejumlah dinas mengantisipasi adanya tindakan korupsi di Jateng.

"Terdapat enam bidang yang menjadi ladang korupsi selama ini. Penerimaan barang dan jasa, perizinan, penegakan hukum, tata niaga, penerimaan negara yakni pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Sumber Daya Manusia dan energi. Kami ingin para peserta yang berasal dari instansi-instansi memberikan gagasan dalam menyusun Inpres PPK," ujar Andri.

Ia juga menambahkan FGD pengembangan Inpres PPK sebagai upaya membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami terus berupaya untuk memberantas korupsi melalui aksi forum seperti ini sesuai intruksi dari presiden. KPK sebagai instansi yang konstan dalam memberantas korupsi juga membutuhkan bantuan karena saat ini banyak upaya pelemahan KPK. Namun KPK juga harus berbenah diri tidak fokus terhadap kasus besar tetapi kasus kecil dan memberikan edukasi mengenai korupsi," tambahnya.

FGD tersebut bertemakan 'Penyusunan Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2018.

Terpisah, Wakil Rektor III Undip, Budi Setiyono menuturkan FGD melibatkan banyak kalangan dari perguruan tinggi hingga media massa sehubungan penyusunan rencana pencegahan korupsi.

"Terdapat tiga kelemahan yang mendasar dari aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Tiga kelemahan yakni Political Sistem, tidak tersedianya sistem sosial yang baik dan sistem akuntabilitas yang masih konservatif," tutur Budi.

Ketua LSM Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang, Widi Nugroho mengungkapkan FGD menjadi sarana bagi peserta instansi dalam memberikan gagasannya. "Rencananya gagasan yang diberikan akan menjadi rekomendasi dan tambahan dalam menyusun Inpres PPK 2018," pungkas Widi. (*)

Penulis: Alexander Devanda Wisnu P
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help