TribunJateng/

Ternyata Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Jateng Segini

Para Anggota DPRD Jateng yang belum mengembalikan kendaraan dinas, diminta segera mengembalikannya.

Ternyata Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Jateng Segini
tribunjateng/rival almanaf/dok
Rombongan Komisi D DPRD Jateng di dekat Sungai Dombo, Sayung Kabupaten Demak 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Para Anggota DPRD Jateng yang belum mengembalikan kendaraan dinas, diminta segera mengembalikannya. Sebab, adanya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017, para anggota dan pimpinan tak lagi mendapat kendaraan dinas namun diganti dalam bentuk uang.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jateng tentang hak keuangan anggota dan pimpinan dewan sebagai lanjutan dari PP 18, DPRD Jateng memutuskan untuk memilih menerima tunjangan transportasi dibanding mendapatkan kendaraan dinas.

Pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI nominal tunjangan transportasi adalah Rp 17,5 juta perbulan, namun itu disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Tetapi untuk di Jateng, nominalnya sejumlah Rp 18 juta peranggota perbulan.

Sekretaris DPRD Jateng Indra Surya mengatakan, pihaknya sudah memberitahukan ke semua anggota dan pimpinan dewan agar segera mengembalikan kendaran dinas.

“Total ada 99 kendaraan dinas berbagai jenis, sampai hari ini yang sudah dikembalikan baru ada 42 kendaraan,” katanya, Rabu (4/10).

Sedangkan sisanya, lanjut Indra, saat ini sedang dalam proses. Karena para anggota dewan ternyata tak bersedia mengembalikannya, namun Sekwan harus menugaskan para driver untuk mengambil ke masing-masing rumah para anggota yang tersebar di berbagai daerah di Jateng.

“Kita tiap hari memroses, karena harus mengambil di daerah-daerah tempat tinggal mereka, alasannya mereka tidak bisa nyetir sendiri,” katanya.

Indra mengatakan, sesuai PP 18, ada tiga poin yang dinilai membuat para anggota legislatif tersenyum. Antara lain kenaikan tunjangan transportasi, tunjangan komunikasi dan informasi, tunjangan perumahan, serta kemudahan dalam penggunaan dana reses.

“Yang kami usulkan sejumlah Rp 15 miliar untuk tunjangan-tunjangan seluruh anggota dewan di APBD Perubahan ini, itu nanti dirapel mulai Agustus 2017,” katanya.

Indra berharap, kendaraan dinas bisa dikembalikan pada Oktober ini. Karena ketika APBD Perubahan 2017 yang kini memasuki pembahasan di dewan dan nantinya disahkan, maka para wakil rakyat itu sudah bisa menerima hak-haknya.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help