TribunJateng/

Banyak Acara Berbiaya Tinggi Tidak Dianggarkan APBN Picu Pejabat Peradilan Korupsi

Banyak Acara Berbiaya Tinggi Tidak Dianggarkan APBN Picu Pejabat Peradilan Korupsi. Penangkapan Sudiwardono merupakan contoh ironi

Banyak Acara Berbiaya Tinggi Tidak Dianggarkan APBN Picu Pejabat Peradilan Korupsi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono keluar gedung KPK Jakarta memakai rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan terkait operasi tangkap tangan (OTT), Minggu dini hari (8/10/2017). Sudiwardono ditahan terkait kasus dugaan suap penanganan perkara ditingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

News Analysis oleh Abdul Fickar Hadjar, Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti

TRIBUNJATENG.COM - Bertambahnya oknum hakim yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan dengan tertangkapnya Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, merupakan kegagalan reformasi aparat penegak hukum.

Hal itu mengindikasikan, reformasi kehakiman hanya berhasil pada level pembuatan regulasi, khususnya dalah hal memperkuat sistem pengawasan.

Akan tetapi, reformasi dalam lingkup budaya hukum aparat penegak hukum di kekuasaan kehakiman, reformasinya gagal total. Terutama pada mental dan moralnya sehingga budaya korupnya tidak akan pernah hilang.

Bahkan sistemik atau melembaga. penangkapan Sudiwardono merupakan contoh ironi dari upaya reformasi itu. Pejabat selevel ketua pengadilan yang semestinya menjadi teladan dalam keadilan malah menjadi pelaku korupsi.

Pada saat yang sama, hal itu juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dan Komisi Yudisial (KY) masih belum optimal. Sudah tidak bisa mendeteksi dan bekerja dengan baik karena kejadian terus berulang.

Yang perlu menjadi perhatian, perilaku kotor oknum hakim juga mencoreng citra hakim-hakim lain yang bersih. Baik atau buruknya dunia peradilan yang tercermin dari putusan hukum ya akan tergantung pada moral dan mental para hakim.

Secara sosiologis, perilaku oknum penegak hukum peradilan menemukan sisi pembenaran. Banyak kegiatan kantor pengadilan butuh dana besar yang tidak mungkin ditutup seluruhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misalnya, turnamen golf atau tenis, kegiatan pesta dharma wanita peradilan, pesta penyambutan tamu, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan biaya besar yang tidak mungkin diusulkan melalui anggaran resmi.

Bahkan, dalam suatu diskusi eksaminasi, terungkap ada seorang oknum hakim yang menangani perkara yang sedang dieksaminasi bolak balik Jakarta-Singapura 18 kali dalam sebulan.

Upaya minimal yang bisa dilakukan Mahkamah Agung yakni dengan melarang kegiatan-kegiatan berbiaya tinggi agar tidak mendorong pejabat peradilan melakukan korupsi, baik korupsi untuk dirinya sendiri maupun untuk tanggungjawab pada organisasinya.

Pada saat yang sama, para pejabat MA juga harus memberikan teladan kepada bawahan agar tidak bergaya hidup berlebihan. Gaji pejabat aparat penegak hukum peradilan terukur sehingga mudah untuk mengenali mana pejabat yang korup dan tidak.

Oleh karena itu pula budaya malu harus dikembangkan oleh hakim-hakim dan pejabat MA agar bisa diteladani oleh hakim hakim peradilan di bawahnya. (tribunjateng/cetak/kps)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help