TribunJateng/
Home »

Video

Liputan Khusus

VIDEO Liputan Khusus, Pelaku UMKM Sulit Urus Merek Dagang? Begini Prosedurnya

Mengurus merek dagang tidak gampang. Bahkan bisa dibilang ribet dan lama. "Saya tahu hak merek itu penting‎.

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Mengurus merek dagang tidak gampang. Bahkan bisa dibilang ribet dan lama. Hal itu pun dialami oleh Wahyuni Budi Handayani (45), warga Kelurahan Jatingaleh, Kecamatan Candisari, Semarang yang kesulitan urus merek dagang produk herbal miliknya.

Ia mendaftarkan mereknya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Indonesia.

"Saya tahu hak merek itu penting‎. Saya tak ingin nanti ada kasus terkait dengan merek yang saya pakai," katanya, kepada Tribunjateng.com baru-baru ini.

Meski usaha olahan rempah dan produk herbal miliknya baru seumur jagung, ia tak ragu mengurus pendaftaran branding produk yang digunakannya. Ia tak ingin jika suatu hari ada pihak yang menggunakan merek yang telah dibrandingnya dengan susah payah mulai dari nol.

"Saya mulai merintis usaha ini sejak 2011, tak lama kemudian saya coba mendaftarkan merek yang saya pakai melalui jasa konsultan," ucapnya. Yuni pun bayar Rp 2 juta kepada konsultan untuk mengurus merek dagang miliknya. Tetapi, hingga beberapa waktu berselang, ia tak kunjung mendapat kejelasan. Bahkan bertahun-tahun dia menunggu juga tak ada kabar. Sekarang ponsel orang itu malah nonaktif alias nggak bisa dihubungi.

Petugas Pemroses Permohonan Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkumham Jateng, Frindi Herma Putra, mengatakan untuk mengurus permohonan hak kekaayaan intelektual, masyarakat bisa mengurus secara mandiri maupun menggunakan jasa konsultan.

Menurut dia, secara garis besar persyaratan untuk mengurus proses permohonan cukup mudah, cukup datang ke Kanwil Kemenkumham setempat, dengan membawa persyaratan.

"Untuk hak merek, misalnya, datang membawa logo atau etiket yang hendak didaftarkan, bawa materai, KTP, nanti setelah diperiksa kelengkapan berkasnya, langsung mulai diproses permohonan pendaftarannya," kata Frindi.

Diakui, tak jarang masyarakat yang tak punya banyak waktu ‎luang, maupun klien dari negara asing, lebih memilih jasa konsultan untuk proses permohonan pendaftaran.

Menurut dia, konsultan memang diberi hak dan wewenang untuk mengurus proses pendaftaran.

Karena itu, menurut dia, masyarakat harus lebih jeli jika hendak memilih konsultan. "Di website www.dgip.go.id, ada kanal Pangkalan Data Konsultan KI, yang berisi daftar nama-nama konsultan yang secara resmi terdaftar di DJKI," ucapnya. (tribunjateng/cetak/lipsus)

Penulis: yayan isro roziki
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help