TribunJateng/

OPINI

Petani Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Petani Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Sudah hampir tiga pekan Hari Tani Nasional berlalu dengan senyap. Gaungnya tak terdengar, langkahnya tak nampak.

Petani Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
tribunjateng/cetak/grafis bram
Opini ditulis oleh Sriningsih, S.ST, M.Si / Statistisi Ahli pada Badan Pusat Statistik ProvinsiJawa Tengah 

Opini ditulis oleh Sriningsih, S.ST, M.Si / Statistisi Ahli pada Badan Pusat Statistik ProvinsiJawa Tengah, Alumni Program Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan Universitas Indonesia

TRIBUNJATENG.COM - Sudah hampir tiga pekan Hari Tani Nasional berlalu dengan senyap. Gaungnya tak terdengar, langkahnya tak nampak. Tidak banyak orang yang tahu bahwa tanggal 24 September itu adalah hari tani nasional, bahkan hari spesial bagi para petani itu pun tak disadari oleh petani, atau bahkan mungkin petani tidak pernah tahu.

Hari tani diperingati sebagai momentum hak-hak tani atas tanah negerinya, momentum untuk mengingatkan setiap anak bangsa bahwa negeri Indonesia adalah negeri agraris. Nenek moyang kita adalah petani, hidup dari hasil bumi tanah pertanian. Petani telah membuktikan begitu pentingperannya dalam pembangunan hingga membawa negeri ini meraih predikat swasembada pangan pada tahun 1983.

Namun, predikat swasembada pangan tersebut ternyata tidak bertahan lama. Gempuran pembangunan ekonomi yang lebih memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada awal orde baru ditambah lagi dengan masuknya industrialisasi yang menjanjikan modernitas membuat sektor pertanian tersisihkan. Tak banyak investor yang melirik karena tak menjanjikan marjin yang besar dan cepat. Bak seorang anak tiri, pertanian secara perlahan tergusur oleh arus industrialisasi.

Industrialisasi memberikan perubahan yang besar pada pertumbuhan ekonomi dan segala aspek kehidupan bangsa ini. Memang, pertumbuhan ekonomi terus melejit, target pembangunan secara makro dapat tercapai, akan tetapi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut masih menyisakan orang-orang marjinal yang terpinggirkan karena tak mampu mengikuti derasnya arus perubahan. Dan salah satu kaum marjinal itu adalah petani.

BPS mencatat jumlah rumah tangga usaha pertanian di Indonesia hasil ST2013 sebanyak 26,14 juta rumah tangga, menurun sebesar 16,32 persen dari hasil Sensus Pertanian 2003 (31,23 juta rumah tangga) dan sebesar 14,25 juta rumah tangga merupakan rumah tangga petani gurem.

Fakta lain menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan lebih besar (13,93 %) dibanding perkotaan (7,72 %). Penduduk miskin lebih terkonsenterasi di perdesaan yang notabene sebagian besar adalah petani. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dengan nasib petani?

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan perbandingan antara harga yang diterima petani (pendapatan petani) dengan harga yang harus dibayarkan oleh petani (pengeluaran petani) sehingga jika nilai NTP kurang dari 100 berarti daya beli petani rendah.

Nilai tukar petani pada bulan Oktober 2016 adalah 101,71 kemudian turun pada bulan Maret menjadi 99,05 hingga bulan Juli 2017 menjadi 100,65. Artinya ada fenomena ketidakstabilan NTP. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah NTP untuk komoditas pertanian tanaman pangan yang selalu berada di bawah nilai 100 selama kurun waktu Oktober 2016 hingga Juli 2017. Padahal pertanian tanaman pangan inilah yang menjadi penyokong utama ketahanan pangan wilayah.

Tidak stabilnya NTP serta nilai NTP yang berada di bawah 100 mengindikasikan belum adanya proteksi khusus terhadap petani mengenai harga jual dan beli komoditas pertanian. Harga jual dan harga beli petani ditentukan secara otomatis oleh kondisi pasar,atau bahkan masih ditemukan praktik monopoli oleh tengkulak,hingga seakan-akan nasib petani ada di tangan tengkulak.

Dari data dan fakta di atas dapat ditarik benang merah hubungan antara kondisi ekonomi, petani dan kemiskinan. Kebijakan melindungi petani terutama dengan penetapan harga jual petani adalah kebijakan yang paling tepat untuk mempertahankan petani agar memiliki daya beli yang dicerminkan dari tingginya nilai NTP. Program yang pro-poor ini tentunya akan menggeliatkan ekonomi perdesaan dan pada akhirnya mempercepat laju penurunan kemiskinan.

Sekali lagi, fakta memperlihatkan begitu besarnya peran petani bagi kelangsungan hidup bangsa ini, bagaimana nasib bangsa ini tanpa ada petani. Akan tetapi data menunjukkan bahwa apa yang diterima petani tidak sebanding dengan kerja kerasnya dengan jasa-jasanya dalam menyokong ketahanan pangan bangsa.Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa petanilah sang pahlawan tanpa tanda jasa itu, sang penjaga kedaulatan pangan sepanjang masa.Sudah selayaknya petani mendapatkan prioritas dalam pembangunan mendatang. (tribunjateng/cetak)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help