TribunJateng/

Fahri Hamzah Usulkan KPK Gabung Ombudsman dan Komnas HAM Menangkap Komplain Masyarakat

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, saat ini, kewenangan KPK sebaiknya tak lagi menjadi ujung tombak penindakan dalam pemberantasan korupsi.

Fahri Hamzah Usulkan KPK Gabung Ombudsman dan Komnas HAM Menangkap Komplain Masyarakat
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, saat ini, kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya tak lagi menjadi ujung tombak penindakan dalam pemberantasan korupsi.

"Sudah purnalah tugas KPK sekarang. Begitu PBB mengatakan best practice, ya sudahlah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/10/2017).

Terlebih, saat ini, menguat wacana pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) oleh Polri.

Bahkan, menurut Fahri, kehadiran Densus Tipikor merupakan keberhasilan KPK menjalankan tugasnya sebagai trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi.

(Baca: Dapat Predikat Best Practices dari PBB, KPK Berharap UU KPK Tak Diubah)

Namun, kata Fahri, KPK tak serta-merta dibubarkan dengan munculnya Densus Tipikor.

Menurut Fahri, nantinya KPK tetap tergabung dalam upaya pemberantasan korupsi untuk menjalankan fungsi pencegahan.

"Jadi, dia digabung dengan Ombudsman, Komnas HAM, LPSK untuk menangkap komplain masyarakat terhadap lembaga negara," papar Fahri.

"Itu lah, nanti masuk KPK itu nanti supaya dia bisa menjadi penegak hukum, semacam penegak hukum, seperti pelayanan KTP, termasuk pelayanan kepolisian, bikin SIM, STNK. Itu kalau ada komplain ke sini aja," lanjut politisi yang dipecat PKS itu.

(Baca: Ingin Bentuk Densus Tipikor, Polri Butuh Dana Rp 2,6 Triliun)

Halaman
12
Editor: rika irawati
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help