TribunJateng/

Kini, Mengurus Sertifikasi Halal di BPJPH Kementerian Agama. Begini Caranya

Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Begini cara mengurus sertifikasi halal.

Kini, Mengurus Sertifikasi Halal di BPJPH Kementerian Agama. Begini Caranya
Kementerian Agama
Kampanye sertifikasi halal 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.

Ke depan, proses penerbitan sertifikat halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: BPJPH, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Kepala BPJPH Soekoso menjelaskan, tata cara penerbitan sertifikat halal seperti yang diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Menurutnya, ada beberapa tahap penerbitan sertifikat halal.

Pertama, pengajuan permohonan oleh pelaku usaha. “Pelaku usaha mengajukan permohonan Sertifikat Halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: data Pelaku Usaha, nama dan jenis Produk, daftar Produk dan Bahan yang digunakan, dan proses pengolahan Produk,” kata Soekoso dalam keterangan dari Kementeri Agama, Jumat (13/10/2017).

(Baca: PHRI: Restoran dan Hotel di Kendal Perlu Sertifikasi Halal)

Kedua, pemilihan LPH. Menurut Soekoso, pelaku usaha diberi kewenangan memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya.

LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk.

LPH bisa didirikan pemerintah dan/atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah eksis adalah LPPOM-MUI.

"LPH yang dipilih pelaku usaha kemudian akan ditetapkan BPJPH," kata Soekoso.

Halaman
123
Editor: rika irawati
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help