TribunJateng/

Banyak Proyek Pemkab Kendal Gagal Lelang, Mirna Sebut OPD Terlambat Daftarkan ke Unit Lelang

"Kami yakin, Pemkab Kendal bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, selama sisa waktu tahun ini," kata Bambang.

Banyak Proyek Pemkab Kendal Gagal Lelang, Mirna Sebut OPD Terlambat Daftarkan ke Unit Lelang
tribun jateng/dini suciatiningrum
Sekda Bambang Dwiyono menyampaikan jawaban bupati dalam rapat paripurna di Ruang Paripurna DPRD Kendal, Selasa (17/10/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Dini Suciatiningrum

TRIBUNJATENG.COM, KENDAL - Bupati Kendal Mirna Annisa membantah serapan APBD 2017 rendah. Dari laporan sistem informasi pelaporan operasional kegiatan (Simpok), serapan anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Kendal mencapai 64,87 persen.

Hal ini disampaikan Mirna lewat Sekda Bambang Dwiyono dalam rapat paripurna di DPRD Kendal, Selasa (17/10/2017). Laporan ini merupakan jawaban Mirna kepada Fraksi PAN yang dalam rapat paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi atas Nota keuangan RAPBD 2018 pekan lalu, mempertanyakannya.

"Kami yakin, Pemkab Kendal bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, selama sisa waktu tahun ini," kata Bambang.

(Baca: Bahas RAPBD 2018, Fraksi PAN Kendal Soroti Proyek Gagal Lelang dan Usulan Defisit Anggaran)

Menurut Bambang, di setiap pertemuan, pihaknya selalu menekankan agar OPD memaksimalkan penyerapan anggaran.

Tak hanya tentang serapan anggaran, Mirna juga menjawab pernyataan adanya proyek gagal lelang. Melalui Bambang, Mirna mengungkapkan, banyak faktor yang menyebabkan lelang proyek tersebut gagal atau juga terlambat.

Di antaranya, pendaftaran paket kegiatan dari OPD ke Unit Lelang. "Jadi, pengadaan tersebut dilakukan di awal tahun sehingga itu mempengaruhi pekerjaan fisik di lapangan. Tahun depan, kami akan melakukan ULP dengan OPD, agar tidak terlambat," janjinya.

Selain persoalan anggaran, Bambang juga menyampaikan jawaban atas pertanyaan belum definitifnya sejumlah kepala OPD. Menurut Bambang, pihaknya masih membentuk panitia seleksi untuk mengisi kekosongan beberapa kepala OPD dan Puskesmas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

"Pelayanan dan kinerja tidak terganggu karena pelaksana tugas berwenang terhadap pengambilan keputusan," imbuhnya.

(Baca: Proyek Tol Batang-Semarang Terjang Tanah Wakaf Seluas 14.034 Meter Persegi di Kendal)

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua DPRD Kendal, Sakdullah, yang memimpin rapat, menyayangkan ketidak hadiran bupati Kendal.

"Memang tidak ada masalah bila bupati tidak hadir namun alangkah baiknya, bila saudari bupati hadir secara fisik dalam paripurna ini. Terlebih, ini bupati sudah berkali-kali tidak hadir dan tidak ada keterangan yang jelas," terangnya. (*)

Penulis: dini
Editor: rika irawati
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help