TribunJateng/
Home »

Jawa

Gara-gara SD Karangasem 1, Aktivis Ini Pertanyakan Opini WTP yang Diperoleh Pemkab Demak

Direktur LSKP, Muhammad Rifai mempertanyakan opini tersebut lantaran ia melihat pendataan aset yang masih kurang rapi.

Gara-gara SD Karangasem 1, Aktivis Ini Pertanyakan Opini WTP yang Diperoleh Pemkab Demak
TRIBUN JATENG/RIVAL ALMANAF
Siswa SDN Karangasem 1, Sayung, Demak, menonton tiga warga yang memasang spanduk di pagar sekolah, Kamis (27/4/2017). 

Laporan Reporter Tribun Jateng, Rival Almanaf

TRIBUNJATENG.COM, DEMAK - Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) Jateng mempertanyakan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Kabupaten Demak beberapa bulan lalu.

Direktur LSKP, Muhammad Rifai mempertanyakan opini tersebut lantaran ia melihat pendataan aset yang masih kurang rapi.

Baca: Belasan PKL Kota Barat Solo Swadaya Plester Lapangan Voli

"Kalau pendataan asetnya rapi, tidak akan ada sengketa lahan SD Karangasem 1," jelas Rifai kepada Tribun Jateng, Kamis (19/10/2017).

Seperti diberitakan minggu lalu ahli waris Mukti Dulatip mengajukan gugatan kepada Dinas Pendidikan terkait sengketa lahan SDN Karangasem 1.

Pihak Muti Dulatif mengklaim mereka memiliki hak atas tanah yang digunakan untuk bangunan sekolah tersebut.

Baca: Setelah Menang Lotre 18 Miliar, Wanita Ini Malah Mengalami Nasib Tragis

"Nah ini kan rancu, laporan data aset dahulu bagaimana, kalau bangunan dan asetnya dimasukan dalam laporan tentu WTPnya dipertanyakan, padahal kemarin sedang santernya berita jual beli opini WTP," tandas Rifai.

Ia menganggap seharusnya sengketa tanag SD tersebut bisa menjadi perhatian Pemkab yang telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Jika memang tanah dan bangunan SD Karangasem 1 tidak didaftarkan sebagai aset pemerintah daerah, lalu itu aset siapa? Apakah benar milik penggugat?" tanya pria lulusan UIN Walisongo tersebut.

Baca: Gempa 3,8 Magnitudo Guncang Kota Tuban

Terpisah, Kepala Inspektorat Kabupaten Demak, Kurniawan Arifnendi yang dimaksud pengecualian dalam Opini WTP adalah nilai materialitas yang belum dapat dijelaskan secara memadai.

"Sepuluh tahun terakhir memang banyak aset Kabupaten Demak yang belum terdata, kami ambil contoh misalnya di Dinas Pendidikan karena asetnya banyak dan tersebar mulai TK, SD hingga SMP," imbuhnya. (*)

Penulis: rival al-manaf
Editor: bakti buwono budiasto
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help