Jangan Sampai Lembaga-lembaga Itu Berlomba Menjerat Orang Jadi Koruptor

Tanpa Densus Tipikor pun Kepolisian sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus korupsi.

Jangan Sampai Lembaga-lembaga Itu Berlomba Menjerat Orang Jadi Koruptor
tribunnews.com/setpres
Wapres JK tidak setuju adanya rencana pembentukan Densus Tipikor 

TRIBUNJATENG.COM - Pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin menilai, Densus Tipikor yang direncanakan Polri belum perlu dibentuk. Menurut dia, lebih baik pemerintah fokus memperkuat kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembentukan Densus Tipikor justru dikhawatirkan melahirkan persaingan tidak sehat antar-lembaga yang berwenang dalam pemberantasan korupsi.

"Karena jangan sampai nanti lembaga-lembaga ini berlomba-lomba untuk menjerat orang menjadi koruptor. Kan bahayanya seperti itu, saling menunjukkan 'prestasi'," katanya, ditemui di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/10).

Irman menuturkan, perburuan terhadap seseorang yang diduga menjadi pelaku tindak pidana korupsi dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap hak-hak yang bersangkutan.

Di sisi lain, dia menambahkan, tanpa Densus Tipikor pun Kepolisian sudah memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan kasus korupsi. "Sehingga saya kira belum saatnya untuk ada seperti Densus," tandasnya.

Senada, peneliti School of Transnational Governance European University Institute, Erwin Natosmal Oemar menilai benar pendapat Wapres JK yang tidak setuju dengan pembentukan Densus Tipikor.

Ia menegaskan, tanpa adanya Densus Tipikor pun, selama ini Kepolisian punya kewenangan menangani kasus-kasus korupsi.

"Biarkan saja KPK bekerja. Jika Polisi ingin memberantas korupsi, tanpa adanya Densus pun, selama ini Kepolisian punya kewenangan kan," tegas pegiat antikorupsi itu.

Erwin melihat bahwa poin utama Wapres lebih pada anggaran Densus yang luar biasa, yakni Rp 2,6 triliun. "Dengan anggaran sebesar itu dan output yang tidak terlalu jelas, ini adalah pemborosan," terangnya.

Pada sisi lain, menurut dia, keberadaan Densus itu merusak sistem peradilan pidana yang terpadu. Secara konseptual, kehadirannya bermasalah.

"Bagaimana mungkin penuntut umum bisa di bawah penyidik? Kita bisa jadi tertawaan dunia," tukasnya.

Erwin berujar, kehadiran KPK sebenarnya untuk menuntaskan hal-hal semacam itu. Ada proses peradilan pidana dari hulu sampai hilir yang terintegrasi. (tribunjateng/cetak/kompas.com/tribunnews)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help