Hingga Awal Oktober, Bansos Perbaikan RTLH dari Pemprov Masih Jauh dari Target

Dari target sekitar 20.000 RTLH yang disasar, sampai saat ini realisasinya belum ada 50 persen

Hingga Awal Oktober, Bansos Perbaikan RTLH dari Pemprov Masih Jauh dari Target
Istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Realisasi belanja tidak langsung berupa bantuan sosial (bansos) untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), hingga Triwulan III tahun 2017 ini masih belum maksimal. Dari target sekitar 20.000 RTLH yang disasar, sampai saat ini realisasinya belum ada 50 persen.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah, Tavip Supriyanto mengungkapkan, sampai awal Oktober 2017 baru terealisasi Rp 69,60 Miliar yang digunakan untuk pemugaran RTLH Tahap I sebanyak 6.960 KK, perunit Rp 10 juta.

Sedang RTLH Tahap II (8.475 KK) dan Tahap III (1.624 KK), lanjutnya, masih proses penyelesaian SK Penetapan dan akan segera dicairkan. Sementara Tahap IV sebanyak 2.878 KK diusulkan melalui APBD Perubahan 2017, karena adanya perubahan data calon penerima RTLH.

"Banyak kendala yang dihadapi di lapangan, utamanya pada persoalan data," katanya, Rabu (25/10/2017).

Tavip mengungkapkan sejumlah kendala-kendala yang dimaksud, antaralain adanya perubahan data karena ada beberapa calon penerima telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, tidak masuk data PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu).

Selain itu, ada pula kendala mengenai calon penerima ternyata tidak sesuai kriteria. Yaitu karena rumahnya sudah layak, status tanah bermasalah, tidak sanggup berswadaya, sudah pernah mendapat bantuan atau menolak menerima bantuan.

"Kita sering jumpai calon penerima ternyata rumahnya sudah layak dan tidak berhak menerima bansos perbaikan RTLH," katanya.

Menurutnya, butuh waktu untuk proses verifikasi terhadap calon penerima sejumlah 20.027 penerima yang tersebar di 385 Kecamatan dan di 1.141 Desa. Selain itu, juga terkendala adanya proses verifikasi validasi ulang terhadap 2.566 calon pengganti penerima Bansos yang tidak memenuhi kriteria.

Tavip menambahkan, secara umum, realisasi belanja daerah APBD 2017 di Triwulan III dari data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jateng terserap sebesar Rp 13,807 Triliun atau 59,10 persen dari APBD Induk.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help