Korupsi e KTP

Mahfud MD Nilai KPK Perlu Menahan Setya Novanto

Generasi Muda Partai Golkar menilai KPK dapat melakukan jemput paksa Setya Novanto untuk diperiksa. Pasalnya, Novanto berkali-kali mangkir

Mahfud MD Nilai KPK Perlu Menahan Setya Novanto
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Ketua DPR RI Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/8/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan berbicara banyak saat dimintai tanggapannya terkait penetapan tersangka kembali Ketua DPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar, Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara Generasi Muda Partai Golkar menilai KPK dapat melakukan jemput paksa Setya Novanto untuk diperiksa. Pasalnya, Novanto berkali-kali mangkir dari panggilan lembaga antirasuah itu.

Teranyar, Novanto bahkan menggunakan dalih harus ada izin dari Presiden Joko Widodo agar KPK bisa memeriksa dirinya. Padahal, Novanto sebelumnya beberapa kali memenuhi panggilan KPK namun tidak atas pemberitahuan dan izin dari Presiden.

"Sudah harus dijemput paksa. Enggak ada lagi caranya," kata pengurus Generasi Muda Partai Golkar Mirwan BZ Vauly di Menteng, Jakarta, Sabtu (11/11).

Selain dijemput paksa, Mirwan juga setuju KPK langsung menahan Setya Novanto. Mirwan mengungkapkan sudah tepat KPK melakukan penahanan karena ulah Novanto yang tidak kooperatif terhadap KPK.

"Apalagi dia sudah banyak berdalih. (Diperiksa) Harus izin Presiden lah, sakit lah. Ini kan stupidity, kebodohan yang dipamerkan ke rakyat-rakyat kita. Ketika diketawai publik dia ngamuk, marah-marah. Ini aneh," sindir Mirwan.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD turut berkomentar mengenai penetapan Setya Novanto sebagai tersangka untuk kali kedua. Saat ditemui di Aula Pemerintah Kabupaten Jember, kemarin, Mahfud MD menilai semestinya KPK perlu menahan bekas ketua fraksi Partai Golkar itu.

"Semestinya iya. Tapi itu terserah KPK juga. Memang tidak harus, tapi semestinya perlu," kata Mahfud.

Penahanan kata Mahfud dilakukan atas dasar tiga alasan. Pertama, potensi menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatannya dan tidak kooperatif. Nah, untuk Novanto penahanan bisa dari alasan potensi menghilangkan barang bukti dan tidak kooperatif.

Mirwan BZ Vauly menambahkan, keadaan semakin memburuk dan tidak baik untuk pencitraan partai jika Novanto terus mempertahankan kedudukannya sebagai ketua umum.

Mirwan mengumpamakan bahwa kader partai adalah orang yang datang ke sebuah rumah. Ternyata orang yang menumpang tersebut membuat masalah besar. Akibatya, rumah pun menjadi sasaran karena dilempari pihak-pihak yang dirugikan oleh orang yang datang ke rumah tersebut.

"Partai kan gunanya untuk itu, mendapatkan kekuasaan dengan cara lewat pilihan rakyat. Karena itu, ini sudah dua kali, bagaimana caranya semua keluarga besar Partai Golkar harus duduk sama-sama. Partai enggak boleh dimatiin, dirusak terus namanya. Sudah berbulan-bulan kita dilempari orang. Kalau tak dihentikan, Golkar tidak akan bisa bangun. Oleh karena itu sudah saatnya Golkar untuk sadar," ia menegaskan .

Novanto lanjutnya, harus tetap mundur walau dia akan menempuh jalan gugatan praperadilan seperti yang dia lakukan sebelumnya. Gugatan praperadilan adalah persoalan hukum yang bisa dijalankan Novanto sendiri sementara partai jelas tidak hanya mengurusi Novanto seorang.

Wakil Presiden Jusuf Kalla enggan banyak berkomentar terkait penetapana tersangka oleh KPK terhadap Setya Novanto. Terkait posisi Novanto sebagai Ketua Umum Golkar, Kalla yang merupakan politisi senior di Golkar juga enggan berkomentar. Ia mengaku tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari Novanto sebagai pimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut. "Ah itu (Novanto) urusan KPK lah. Saya bukan pengurus Golkar lagi," ujarnya di kawasan Pondok Gede, Jakarta Timur kemarin.

Kalla mengatakan penetapan Novanto sebagai tersangka merupakan bagian dari tugas KPK dalam memberantas korupsi. Mengenai apakah Novanto harus mundur sebagai ketua DPR menurut Kalla ada aturannya. "Ndak, ndak. Biasa saja kan. Kan ini tugas KPK untuk berantas korupsi. Kalau memang ada kemudian ada buktinya tentu itu KPK lah yang mengatur," pungkasnya. (tribunjateng/cetak/tribun/eri/fik/yat)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help