TribunJateng/

Ahmad Marzuqi Menangi Praperadilan, Boyamin akan Laporkan Hakim Ini ke MA

oordinator perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin akan mengajukan laporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).

Ahmad Marzuqi Menangi Praperadilan, Boyamin akan Laporkan Hakim Ini ke MA
TRIBUNNEWS.COM
Ketuk palu hakim.

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Radlis

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Koordinator perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, akan mengajukan laporan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA).

Boyamin akan melaporkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang, Lasito.

Lasito merupakan hakim tunggal yang memimpin jalannya pra peradilan terkait penetapan tersangka Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi.

Lasito memenangkan gugatan pra peradilan Ahmad Marzuqi dan membatalkan status tersangka dugaan penyalahgunaan dana bantuan partai politik.

Boyamin mengatakan, pengaduan ini terkait adanya dua putusan praperadilan yang kontradiksi in casu pada putusan PN Semarang.

"Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2016, kami ajukan ke Badan Pengawas MA untuk eksaminasi," ujar Boyamin, Selasa (14/11/2017).

Menurut Boyamin, laporan itu dilakukan lantaran MA yang berwenang menilai suatu produk putusan praperadilan dalam hal ini ada dua putusan pra peradilan yang berbeda.

"Pasal 4 ayat 1 Peraturan MA mengatur MA berwenang melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan pra peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Pasal 4 ayat 2 juga mengatur wewenang MA dalam menjalankan fungsi pengawasan meliputi tingkah laku dan perbuatan para hakim. Meminta keterangan teknis pemeriksaan pra peradilan termasuk memberi teguran, petunjuk atau peringatan yang dianggap perlu terhadap pra peradilan yang menyimpang," katanya.

Diberitakan sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Semarang mengabulkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka Bupati Jepara, Ahmad Marzuqi, Senin (13/11/2017).

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengan sebelumnya menetapkan Marzuqi sebagai tersangka atas dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan partai politik tahun 2011 hingga 2012.

Hakim tunggal, Lasito, menyatakan bukti awal yang digunakan penyidik Kejati Jawa Tengah dianggap belum cukup membuat terang perkara yang dimaksud.

"Mengabulkan gugatan pemohon, menyatakan surat penetapan tersangka tidak sah dan batal demi hukum," ujar Hakim Lasito.

Majelis hakim juga menetapkan pemulihan status dan hak hak pemohon. (*)

Penulis: muh radlis
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help