TribunJateng/

Korupsi e KTP

Besok KPK Panggil Paksa Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus E-KTP

Besok KPK Panggil Paksa Setya Novanto
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ketua DPR RI Setya Novanto tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan, di Jakarta, Selasa (10/1/2017). 

TRIBUNJATENG.COM,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua DPR RI, Setya Novanto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik atau E-KTP, Rabu (15/11) besok.

"Saya juga dapat informasi bahwa pada hari Rabu minggu ini SN akan dipanggil sebagai tersangka dalam proses penyidikan yang sudah dilakukan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Senin (13/11).

Febri mengatakan, surat panggilan tersangka sudah disampaikan kepada Novanto. KPK berharap, Novanto dapat memenuhi panggilan ini.

"Surat panggilan sudah kami sampaikan, kami harap yang bersangkutan mematuhi aturan hukum dan memberikan contoh yang baik sebagai pimpiman lembaga negara untuk bisa datang pada proses pemeriksaan," ujar Febri.

Sampai hari ini, lanjut Febri, belum ada konfirmasi dari Novanto dapat hadir atau tidak pada pemeriksaan sebagai tersangka tersebut.

KPK hanya menerima konfirmasi soal ketidakhadiran Novanto, Senin kemarin, dalam pemanggilan sebagai saksi untuk tersangka Direktur PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo.

"Sampai hari ini informasi yang kami terima adalah terkait dengan ketidakhadiran yang disampaikan pada panggilan sebagai saksi untuk tersangka ASS, untuk panggilan pada hari Rabu belum ada informasi apa-apa," ujar Febri.

Febri enggan mengungkapkan, apakah ada konsekuensi yang bakal diterima Novanto jika mangkir pada pemeriksaan perdananya, setelah ditetapkan kembali sebagai tersangka di kasus E-KTP tersebut.

"Saya kira lebih baik kita tunggu dan kita harapkan kehadiran dari yang bersangkutan karena surat panggilan sudah disampaikan secara patut," ujar dia.

KPK telah menetapkan kembali Novanto sebagai tersangka, Jumat (11/11) pekan lalu. Novanto sebelumnya lolos dari status tersangka dalam penetapan sebelumnya, setelah memenangkan gugatan praperadilan terhadap KPK. Novanto diduga ikut mengakibatkan kerugian negara Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif memastikan, Novanto bisa dipanggil paksa jika tidak memenuhi panggilan ketiga yang dilayangkan KPK. Pemanggilan paksa itu sesuai dengan undang‑undang yang berlaku.

Prosedur jemput paksa ini sesuai dengan Pasal 112 ayat (2) Kitab Undang‑undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur, jika saksi tidak hadir setelah dua kali pemanggilan, penyidik bisa menjemput paksa saksi tersebut untuk dilakukan pemeriksaan.

"Yang penting kan kita sudah memanggil. Kalau misalnya, saya kurang tahu ini (hari ini) panggilan kedua atau ketiga, kalau pada panggilan ketiga tidak hadir maka KPK berdasarkan hukum kan bisa memanggil dengan paksa seperti itu," katanya.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, sudah saatnya KPK memanggil paksa dan menahan Novanto yang sudah tiga kali mangkir dari panggilan pemeriksaan lembaga antirasuah itu. Menurut ICW, sudah banyak kegaduhan dan energi yang dihadapi dalam menangani perkara ini.
"Menurut kami sudah saatnya KPK melakukan upaya jemput paksa dan menahan Setya Novanto. Semua unsur upaya paksa dan penahanan telah terpenuji bagi penyidik KPK," ujar Kordinator Investigasi ICW, Febri Hendri. (Tribunjateng/cetak/Tribunnews/ther/dtc/rek/mal/yat)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help