TribunJateng/

DPRD Jateng Susun Raperda untuk Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Jateng

DPRD Jawa Tengah, akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan masyarakat dan desa.

DPRD Jateng Susun Raperda untuk Pedoman Pengelolaan Dana Desa di Jateng
TRIBUNJATENG/M NUR HUDA/DOK
Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, Raperda ini akan menjadi acuan bagi pemerintah desa 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – DPRD Jawa Tengah, akan segera membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan masyarakat dan desa. Melalui perda itu diharapkan dijadikan pedoman bagi pemerintah desa untuk mengelola dana desa yang jumlahnya meningkat tiap tahun.

Perda tersebut saat ini masih dalam tahap penyusunan draft Rancangan Perda (Raperda). Pada Rabu (14/11/2017), DPRD Jateng menggelar rapat paripurna membahas mengenai Raperda tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Irna Setiawati mengatakan, usulan raperda itu didasarkan atas kondisi pembangunan dan potensi di desa. Menurut dia selama ini masih banyak desa yang belum mandiri sehingga perekonomian sulit bertumbuh.

"Untuk itu, pembangunan di desa perlu dipercepat. Hal itu dilihat dengan resources yang ada di tiap desa," kata Irna.

Ia juga mengatakan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilakukan, salah satunya, dengan pembentukan BUMDes. Selain itu, pasar desa harus diperhatikan untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat.

"Dari situ, dibutuhkan pendampingan terhadap perangkat dan masyarakar desa. Karena, keberadaan pendampingan sebagai faktor penentu keberhasilan program. Kami (DPRD) berharap ke depan masyarakat dan desa lebih sejahtera dengan didukung perda tersebut," jelasnya.

Sukirman, Wakil Ketua DPRD Jateng selaku pimpinan rapat, menyatakan bahwa raperda tersebut segera disusun dan dibahas Komisi A. "Raperda tersebut disetujui dan kini menjadi Prakarsa DPRD," kata Sukirman.

Sementara Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan, Raperda ini akan menjadi acuan bagi pemerintah desa. Apalagi, saat ini dana desa jumlahnya banyak dan melimpah. Maka diharap ada BUMDes sehingga dapat berperan melaksanakan pembangunan di desa.

“Ini mungkin provinsi yang cepat merespon terhadap pelaksanaan UU Desa dan UU 23 tahun 2014,” katanya.

Menurutnya, pembangunan memang harus diawali dari desa. Jika perekonomian desa bisa tumbuh maka dampaknya akan besar. “Jadi ini raperda yang realistis dan diharap raperda segera bisa dibahas dan disahkan,” katanya.

Raperda itu, lanjutnya, pembangunan di desa akan lebih terarah. Sebab akan ada pendampingan, kewajiban membuat BUMDes, serta kontribusi dari para pendamping desa.

“Sehingga pembangunan di desa lebih terarah, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan kontrol juga ada di situ (raperda),” katanya.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help