TribunJateng/

Sekda Jateng Tegur BUMD yang Tak Penuhi Unsur Keterbukaan Publik

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, mengingatkan pada semua BUMD Provinsi Jateng, untuk terbuka terhadap permintaan informasi publik

Sekda Jateng Tegur BUMD yang Tak Penuhi Unsur Keterbukaan Publik
tribunjateng/dok
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, mengingatkan pada semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jateng, untuk terbuka terhadap permintaan informasi dari berbagai pihak. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Puryono, mengingatkan pada semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jateng, untuk terbuka terhadap permintaan informasi dari berbagai pihak.

Hal itu disampaikannya menindaklanjuti aduan Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, yang menyesalkan sikap sejumlah BUMD yang dinilai masih tertutup mengenai komitmen atas keterbukaan informasi publik.

“Saya akan membuat teguran pada BUMD, tidak boleh seperti itu. Sebab BUMD kan semi pemerintah, dia juga berkewajiban melaksanakan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik,” kata Sekda, Selasa (14/11/2017).

Menurutnya, BUMD memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan UU tersebut. Bahkan, sudah ada edaran dari Pemprov ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengenai implementasi UU itu.

Dirinya akan segera membuat surat teguran pada semua BUMD di Jateng, agar melaksanakan UU 24 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

“Nanti tertulis akan saya berikan arahan pada mereka agar melakukan hal sama dengan OPD lain di Jateng,” tandasnya.

Terlebih dalam UU Nomor 14 tahun 2008, antara lain disebutkan bahwa informasi menjadi hak seluruh warga negara Indonesia. Maka, lembaga-lembaga yang dibiayai APBN, APBD Provinsi atau Kabupaten/ Kota, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, wajib menyampaikan informasi kepada public.

Penyampaiannya pun harus secara transparan terkait kegiatan, program, dan kebijakan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan.

“Jadi, tidak ada yang diumpetke, tidak ada yang disembunyikan sesuai batasan-batasan yang sudah ditentukan. Saya senang beberapa kabupaten/ kota sudah sangat terbuka dalam APBD. Yang belum silakan menyesuaikan,” tegas Puryono.

Halaman
12
Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help