TribunJateng/

Korupsi e KTP

Setya Novanto: Saya masih Selesaikan Tugas Negara sambil Pelajari Masalah

Ketua DPR RI, Setya Novanto, menuruti saran penasihat hukumnya untuk tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/11).

Setya Novanto: Saya masih Selesaikan Tugas Negara sambil Pelajari Masalah
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Sejumlah massa berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta terkait pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (13/11/2017). Demonstran mendesak KPK segera menangkap dan menahan Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNJATENG.COM, KUPANG - Ketua DPR RI, Setya Novanto, menuruti saran penasihat hukumnya untuk tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (13/11).

Setnov, demikian sapaan akrabnya, lebih memilih untuk melakukan kunjungan kerja ke Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada hari pemeriksaannya.

Sedianya, kemarin, KPK akan memeriksa Setnov sebagai saksi atas tersangka Direktur Utama PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo, dalam kasus korupsi KTP elektronik atau E-KTP.

Sejumlah massa berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta terkait pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (13/11/2017). Demonstran mendesak KPK segera menangkap dan menahan Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Sejumlah massa berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta terkait pemeriksaan Ketua DPR RI Setya Novanto, Senin (13/11/2017). Demonstran mendesak KPK segera menangkap dan menahan Setya Novanto yang kembali ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi KTP elektronik. TRIBUNNEWS/HERUDIN (TRIBUNNEWS/HERUDIN)

Kepada wartawan, Setnov mengaku, masih mempelajari masalah hukum terkait penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi E-KTP oleh KPK. Dia menyatakan, masalah hukum yang kembali menimpanya di luar dugaan dia. Padahal sudah ada putusan praperadilan, yang menggugurkan status tersangka atas dirinya.

"Saya sekarang masih menyelesaikan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas partai, sambil mempelajari masalah-masalah yang diberikan kepada saya. Tentu di luar dugaan saya, dengan adanya putusan praperadilan dan masih melakukan upaya-upaya," kata Novanto di Kupang, Senin (13/11).

"Tentu saya tetap menghormati proses hukum dan nanti kita lihat perkembangan berikutnya," sambung Novanto.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).
Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto pada workshop KPPG di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017). (KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

Pantauan di lapangan, dalam kunjungannya di Kupang, Setnov didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar, Firman Subagyo, staf khusus Nurul Arifin, serta sejumlah pengurus Golkar lainnya. Selain mengikuti kegiatan di panti asuhan, Setnov juga mengikuti acara panen raya padi di kelompok tani di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Selanjutnya ia berkunjung ke rumah seorang pemulung di Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima. Di rumah pemulung itu, Novanto menyerahkan bingkisan tanda kasih, dalam rangka HUT Partai Golkar. Setelah mengikuti tiga kegiatan itu, Novanto langsung kembali ke Jakarta.

Sementara itu, pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengungkapkan, ada kaitan kuat antara sikap kliennya terhadap KPK dengan sikap KPK terhadap Pansus Hak Angket di DPR. "Kami kembalikan apa yang dilakukan KPK terhadap Pansus," ujar Fredrich, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Fredrich, KPK juga mengabaikan undangan rapat Pansus Angket hingga ada putusan MK. KPK turut mengajukan permohonan penafsiran hak angket terhadap KPK ke MK.

Kini, kata Fredrich, Setnov membalas sikap KPK terhadap Pansus. Saat ini, kata dia, Setnov menggugat dua pasal di UU KPK terkait pemanggilan anggota DPR dan pelarangan bepergian oleh Imigrasi atas perintah KPK. Fredrich meminta MK segera memproses pengajuan uji materi dua pasal tersebut. Sebelum MK mengetuk palu atas uji materi ini, Novanto dipastikan tidak akan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK.

"Kami juga sekarang mengatakan bahwa klien kami akan menunggu putusan MK untuk menentukan sikap. Saya nyatakan bahwa Pak Setya Novanto akan taat sebagaimana KPK terhadap Pansus DPR. Kami tunggu putusan MK. Saya harap, semua orang hormati proses itu, kami sudah proses hukum," lanjut dia.

Sementara itu, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, Senin kemarin, Setnov mengirimkan surat ke KPK, yang berisi penjelasan bahwa dia menolak untuk diperiksa komisi antirasuah itu. "Pagi ini (kemarin--Red) KPK menerima surat terkait dengan ketidakhadiran Setya Novanto sebagai saksi untuk tersangka ASS (Anang Sugiana Sudihardjo). Alasan yang digunakan adalah terkait izin Presiden," ujar Febri.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang memastikan, pihaknya tidak memerlukan izin presiden untuk memeriksa Setnov. Saut mengatakan, perlakuan terhadap Setnov, sama dengan perlakuan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman, yang diperiksa tanpa izin presiden. "Tidak perlu (izin), kemarin Pak Irman (Gusman) gimana," kata Saut kepada wartawan, seusai menghadiri diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), kemarin. (Tribunjateng/cetak/Tribunnews/ther/dtc/rek/mal/yat)

Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help