TribunJateng/

UMK Jateng

Buruh Minta UMK Kota Semarang Naik Jadi Rp 2,7 Juta

Sejumlah buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (15/11/2017).

Buruh Minta UMK Kota Semarang Naik Jadi Rp 2,7 Juta
tribunjateng/yasmine aulia
Sejumlah buruh yang mengatasnamakan Aliansi Buruh se Kota Semarang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (15/11/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Sejumlah buruh yang mengatasnamakan Aliansi Buruh se Kota Semarang, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Rabu (15/11/2017).

Mereka menuntut agar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) Kota Semarang tahun 2018 menjadi Rp 2,7 juta, atau lebih tinggi dari pengajuan Pemkot Semarang ke gubernur sekitar Rp 2,2 juta.

Di tahun 2017 ini, UMK Kota Semarang Rp 2,1 juta.

Koordinator Bidang Advokasi KSPN Kota Semarang, Karmanto mengatakan, pihaknya mempertanyakan alasan pemerintah menjadikan PP 78 tahun 2015 sebagai acuan penetapan upah. Padahal, terdapat Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tentang kesejahteraan tenaga kerja.

“PP kan derajatnya lebih rendah dibanding Undang Undang, malah dipakai untuk regulasi pengupahan di Kota Semarang. Kami menuntut pada Pemkot Semarang dan Pemprov Jateng bertanggungjawab menyejahterakan buruh,” katanya saat ditemui di sela aksi.

Karmanto mengungkapkan, menurut survei yang pihaknya lakukan, UMK Kota Semarang paling rendah dibanding kota-kota besar lain di Indonesia. Harga mi instan di Jakarta dan Surabaya serta Semarang sama-sama Rp 2.400.

“Tapi kenapa pemerintah tidak bisa meratakan UMK di Kota Semarang setara dengan kota lain. Kota Semarang selalu tertinggal,” ungkapnya.

Ia juga mengaku, Pihaknya sudah melakukan survei harga kebutuhan pokok di lima pasar di Kota Semarang. Antara lain di Pasar Karangayu, Jatingaleh, Pedurungan, Lamper, Mangkang. Dari hasil survei tersebut, kebutuhan hidup layak (KHL) buruh mestinya UMK yang ditetapkan Rp 2,7 juta.

“Kami menuntut pemerintah dalam menetapkan UMK 2018 tidak menggunakan PP 78 tapi survei KHL,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, mereka juga membentangkan spanduk dan poster, yang berisi tuntutan mengenai penetapan UMK 2018. Aksi ini, mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian setempat.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: iswidodo
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help