PAN Jateng Sesalkan Pembahasan Rancangan APBD 2018 yang Terburu-buru

“Dalam waktu singkat kami nggak mungkin bisa melaksanakan penajaman, penelaahan, kesepahaman...

PAN Jateng Sesalkan Pembahasan Rancangan APBD 2018 yang Terburu-buru
TRIBUNNEWS
Ilustrasi 

Laporan Wartawan Tribun Jaten, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Tengah, menyesalkan pembahasan dan pencermatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPBD) Jateng 2018 dilakukan kurang dari sebulan. Padahal, pencermatan membutuhkan waktu lama.

Anggota Fraksi PAN DPRD Jateng, Ahsin Ma’ruf mengungkapkan, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018, mestinya proses pembahasan dan pencermatan selama lima bulan atau sejak Juni.

Namun dalam pelaksanaannya, pembahasan kurang dari sebulan yaitu pembahasan KUA/PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) APBD 2018 baru dimulai 6 November 2017, dan saat ini sudah harus tuntas.

“Dalam waktu singkat kami nggak mungkin bisa melaksanakan penajaman, penelaahan, kesepahaman, keselarasan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), KUA/PPAS, dan RAPBD. Kami mohon maaf para masyarakat Jateng,” ungkap Ahsin membacakan pandangan umum (PU) fraksi dalam rapat paripurna DPRD Jateng, Jumat (24/11/2017).

Menurutnya, dampak dari pembahasan dalam waktu singkat memunculkan kekhawatiran dalam penyesuaian antara program pemerintah dengan anggaran belanja daerah tahun 2018. Bahkan, sejumlah anggota dewan sempat melontarkan ancaman tidak mau membahas di Badan Anggaran (Banggar) maupun Komisi.

“Dampak waktu yang singkat, kemarin memunculkan ancaman lebih baik tidak ada Komisi saja, tidak ada Banggar saja. Ini juga dapat memunculkan tarik ulur kepentingan,” katanya.

Maka, Fraksi PAN mengusulkan dalam pembahasan APBD tahun berikutnya harus sesuai jadwal yang diatur oleh Permendagri secara rigit.

Selain itu, harus pula menjadi contoh yang baik bagi kabupaten/kota dalam penjadwalan pembahasan APBD. Padahal, saat ini pemprov sedang melakukan evaluasi APBD kabupaten/kota tahun anggaran 2018, sementara di provinsi saat ini APBD-nya masih dalam proses pembahasan.

Adapun, pada RAPBD 2018 jumlah pendapatan daerah diperkirakan sejumlah Rp 24,391 triliyun, naik 3,94 persen dari 2017 sebesar Rp 23,613 triliyun. Sementara belanja daerah mencapai Rp 24,971 triliyun, meningkat dari APBD 2017 Rp 23, 955 triliun.

Pada rapat paripurna pandangan umum (PU) fraksi atas RAPBD 2018 di gedung berlian DPRD Jateng, Jumat (24/11/2017), dihadiri sebagian anggota dewan. Pimpinan dewwan pun yang hadir hanya Wakil Ketua DPRD Sukirman. Sementara Gubernur Jateng diwakili Sekda Jateng Sri Puryono.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved