TribunJateng/

DPRD Kota Semarang Akan Bahas Pencabutan Tiga Perda yang Dinilai Tidak Pro Investasi

Permohonan pencabutan Perda tersebut disampaikan Pemkot Semarang dalam surat Wali Kota Semarang pada November 2017 lalu.

DPRD Kota Semarang Akan Bahas Pencabutan Tiga Perda yang Dinilai Tidak Pro Investasi
TRIBUNJATENG/DOK
SIDANG PARIPURNA DPRD KOTA SEMARANG 2013. Hingga kini 28 Mei 2014 sisa jabatan dewan tinggal 2,5 bulan lagi namun masih ada PR 9 Raperda yang belum selesai. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah mengajukan permohonan pembahasan dan persetujuan kepada DPRD Kota Semarang tentang pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomer 2 tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Selain mencabut Perda tentang Pengelolaan Air Tanah, Pemkot Semarang juga mengajukan permohonan pencabutan Perda tentang izin gangguan dan Perda tentang retribusi perizinan tertentu.

Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi mengatakan, permohonan pencabutan Perda tersebut disampaikan Pemkot Semarang dalam surat Wali Kota Semarang pada November 2017 lalu.

"Pemkot Semarang secara resmi ingin mencabut perda tentang pengelolaan air tanah dan lainnya, terkait adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)," kata Supriyadi, Kamis (7/12/2017).

Baca: Ketua DPRD Kota Semarang Minta Pemkot Jalin Komunikasi Terkait Semarang Outer Ring Road

Di samping itu, katanya, pencabutan Perda tersebut sesuai dengan perintah dari Kementerian Dalam Negeri. Karenanya, DPRD akan segera menindaklanjuti permohonan pembahasan dan persetujuan mengenai pembentukan perda pencabutan itu.

"Pembahasan Raperda tentang pencabutan Perda air bawah tanah, izin gangguan dan retribusi perizinan tertentu, akan dibahas dan disusun oleh Badan Pembentukan Perda," ucapnya.

Terkait pencabutan Perda izin gangguan, dikatakan, Pemkot beralasan adanya pencabutan Permendagri nomer 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan di daerah.

Izin gangguan di daerah dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha.

"Dengan demikian, Perda Kota Semarang nomer 20 tahun 2011 tentang izin gangguan juga perlu dicabut," jelasnya.

Ditambahkan, sesuai instruksi Mendagri, ada ribuan Perda di Indonesia yang tidak pro investasi dan merugikan masyarakat. Karenanya, Mendagri meminta Perda untuk dihapus dan ketiga Perda Kota Semarang itu termasuk di antaranya.

Supriyadi menyatakan mendukung penghapusan ketiga Perda itu. Ia menilai keberadaan perda tersebut memang menyulitkan para pengusaha untuk melakukan pengurusan izin usaha.

"Meski dihapus, saya yakin dampaknya tidak akan berpengaruh terhadap PAD Kota Semarang. Karena banyak sektor lain seperti pajak dan pendapatan lainnya yang dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD," terangnya.(*)

Penulis: m zaenal arifin
Editor: suharno
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help