TribunJateng/

Ngopi Pagi

Arisan Korupsi

Beberapa jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah turun ke Jalan Pahlawan, Kota Semarang

Arisan Korupsi
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti uang sebesar 64.000 dolar Singapura yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang melibatkan anggota DPR dan hakim, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT yaitu anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono terkait dugaan suap penanganan perkara ditingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNJATENG.COM - Beberapa jaksa di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah turun ke Jalan Pahlawan, Kota Semarang, membagikan stiker bertuliskan "Wujudkan Indonesia Tanpa Korupsi", Jumat (8/12). Kegiatan yang dipimpin langsung Kajati Jateng, Sadiman, tersebut merupakan bagian dari peringatan Hari Antikorupsi Internasional, 9 Desember.

Tak hanya ajakan kepada warga untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia tanpa korupsi, Sadiman mengatakan, Hari Antikorupsi kali ini juga menjadi momentum meneguhkan lagi komitmen aparat penegak hukum dalam menangani dan tak terlibat kasus korupsi. "Aparat punya tanggung jawab moral dan etika," kata Sadiman di sela aksi (Tribun Jateng, 10 Desember 2017).

Tentu saja, bukan tanpa sebab jika Sadiman ingin aparat penegak hukum, khususnya di jajarannya, bersih dan punya sikap tegas terhadap korupsi. Berkaca pada kasus November 2016, seorang jaksa di Kejati Jateng yang menangani kasus korupsi penyalahgunaan dana BPJS Kabupaten Subang, Jawa Barat, ditangkap setelah menerima suap Rp 528 juta.

Dalam sidang, jaksa tersebut diganjar tujuh tahun penjara dan denda Rp 300 juta.

Selain menjalari penegak hukum, kasus korupsi terbanyak di Jawa Tengah menyeret pejabat di pemerintahan, terutama kepala daerah.

Komite Penyelidik Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) mencatat, ada 32 kepala daerah atau wakil kepala daerah di Jateng yang terjerat kasus korupsi sepanjang 1999-2017. Itu berarti, setiap tahun di sepanjang 19 tahun terakhir, ada satu atau dua kepala daerah yang masuk pusara kasus tersebut.

Ada yang menjalani proses hukum saat masih menjabat orang nomor satu di pemda tapi ada juga yang dibawa ke meja hijau setelah purna tugas. Meski begitu, mereka yang tak lagi menjadi bupati, wali kota, atau wakilnya, saat kasus tersebut diungkap, terseret pusara korupsi untuk kegiatan yang berlangsung ketika mereka menjabat.

Dua kasus yang sempat membuat publik Jateng kaget adalah aksi tangkap tangan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap Bupati Klaten Sri Hartini dan Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno. Sri Hartini diringkus KPK di akhir 2016 di rumah dinasnya.

Dia menerima suap dari PNS di Pemkab Klaten yang ingin mendapatkan promosi jabatan. Pengadilan Negeri Tipikor Semarang menjatuhkan vonis 11 tahun penjara. Sementara Siti Mashita Soeparno terjaring operasi tangkap tangan KPK akhir Agustus 2017 atas dugaan korupsi pengelolaan jasa kesehatan RSUD Kardinah Kota Tegal. Saat ini, kasusnya masih ditangani penyidik KPK.

Itu sebabnya, Hari Antikorupsi seolah menjadi warning. Pengingat agar korupsi bukan kegiatan semacam arisan yang setiap kocokan, bisa setahun sekali atau setahun dua kali, memunculkan satu nama sebagai pemenang alias tersangka.

Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam kata 'anti' mengandung makna melawan, menentang, memusuhi, tidak suka, tidak setuju, juga tidak senang. Kata 'anti' yang merupakan bentuk terikat pada kata di belakangnya itu lebih menekankan pada sikap. Di peringatan Hari Antikorupsi ini, sudahkan saya, Anda, atau kita, punya sikap tidak ingin dan tidak mau melakukan korupsi? (*)

Penulis: rika irawati
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help