TribunJateng/

KPK Soroti Pemda di Jateng yang Belum Serahkan Layanan Perizinan ke PTSP

Hanya tiga kabupaten yang melaporkan sudah 100 persen melimpahkan. Sebagian besar belum

KPK Soroti Pemda di Jateng yang Belum Serahkan Layanan Perizinan ke PTSP
Tribun Jateng/M Nur Huda
Pimpinan KPK Alexander Marwata, saat hadir dalam forum Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten/Kota Se Jateng, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Komplek Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan Kota Semarang, Kamis (14/12/2017). 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti masih banyak pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, yang belum melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan pada dinas atau badan perizinan terpadu satu pintu (PTSP) masing-masing.

"Hanya tiga kabupaten yang melaporkan sudah 100 persen melimpahkan. Sebagian besar belum benar-benar perlayanan satu pintu karena pemohon masih harus mengurus sendiri rekomendasi dari dinas terkait," tegas Kasatgas Unit Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK, Budi Waluya.

Hal itu disampaikannya dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota Se Jateng di Gedung Gradhika, Kantor Gubernur Jateng, Kamis (14/12/2017).

Acara dihadiri Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Kapolda Jateng Irjen Condro Kirono, dan seluruh bupati dan wali kota se Jateng.

Alexander Marwata menyampaikan, keberadaan KPK di daerah tidak untuk membuat takut kepala daerah. Justru KPK ingin membantu pekerjaan gubernur, bupati, dan wali kota agar terlaksana sebaik-baiknya sesuai peraturan.

"Kami beberapa kali turun dalam pencegahan langsung, misalnya di suatu daerah ada pengangkatan perawat disertai pungutan Rp 25 juta, kita ingatkan akhirnya batal, jadi tidak langsung penindakan," kata Alex.

Budi Waluya juga mengungkap hasil kerjanya yang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap 36 pemerintah daerah di Jateng. Hasilnya Pemprov Jateng menempati posisi teratas dengan skor 95,6 persen.

Budi mengatakan, evaluasi tersebut sebagai laporan dari koordinasi supervisi dan pencegahan (Korsupgah) yang telah berjalan satu tahun sejak 18 Oktober 2016.

KPK mengevaluasi enam sektor antaralain pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Samsat elektronik, dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Hasil penilaian, KPK menyatakan nilai tertinggi diperoleh Pemprov Jateng dengan 95,6 persen. Kabupaten Batang menempati peringkat kedua dengan 91,8 persen, diikuti Purworejo, Banyumas, Kota Surakarta, Kendal, dan Kota Semarang.

"Kami mengevaluasi capaian target dan memeriksa dokumen pendukung, juga observasi langsung di lapangan," kata Budi.

KPK juga menilai sistem e-planning dan e-budgeting Pemprov Jateng paling bagus dengan telah memiliki GRMS (Government Resources Management System). Sistem ini mengintegrasikan berbagai perangkat yang membantu proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan monitoring.

Sementara untuk tingkat kabupaten kota, ada 10 pemda yang telah mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting. Yakni Kota pekalongan, Kota Semarang, Batang, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Slatiga.

"Lainnya ada 12 pemda yang sedang dalam proses pengintegrasian dan akan berfungsi pada 2018. lalu 13 pemda sedang tahap persiapan," katanya.(*)

Penulis: m nur huda
Editor: muslimah
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help