TribunJateng/

Ngopi Pagi

Lebih Baik Mencegah dari Mengobati

Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini lebih identik dengan lembaga yang menindak para koruptor saja

Lebih Baik Mencegah dari Mengobati
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan barang bukti uang sebesar 64.000 dolar Singapura yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang melibatkan anggota DPR dan hakim, di kantor KPK, Jakarta, Sabtu (7/10/2017). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT yaitu anggota DPR dari Fraksi Golkar Aditya Moha dan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara Sudiwardono terkait dugaan suap penanganan perkara ditingkat banding Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNJATENG.COM -  Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama ini lebih identik dengan lembaga yang menindak para koruptor saja. Padahal masih banyak fungsi lain dari KPK terkait pemberantasan korupsi di negeri ini.

Selain penindakan, hal yang selama ini sering dilupakan dari KPK adalah fungsi pencegahan. Padahal seperti halnya penyakit, pencegahan jauh lebih penting dan efektif dalam memberantas korupsi daripada fungsi penindakan.

Uang negara yang bisa diselamatkan juga jauh lebih banyak dibanding dengan yang berhasil dikembalikan dari koruptor saat ada operasi penindakan. Sayang, publik lebih memperhatikan sebuah berita mengenai operasi tangkap tangan (OTT) para koruptor yang biasanya pejabat ternama, daripada memelototi bagaimana upaya KPK untuk mencegah korupsi secara sistematis.

Dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Forkompimda Provinsi Jateng dan Kabupaten Kota se-Jateng di Gedung Gradhika, Kantor Gubernur Jateng, Kamis (14/12), KPK menyoroti masih banyaknya pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah yang bandel, karena belum juga melimpahkan kewenangan pelayanan perizinan pada dinas atau badan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) masing-masing.

Padahal program ini sangat strategis karena layanan perizinan di pemerintahan adalah salah satu titik simpul sumber korupsi.

Menurut KPK, sejak program ini dicanangkan pada 2016, baru tiga kabupaten yang sudah 100 persen melimpahkan. Ini berarti masih ada 32 kabupaten dan kota yang belum juga menerapkannya.

Jadi di 32 kabupaten itu belum benar-benar perlayanan satu pintu karena pemohon masih harus mengurus sendiri rekomendasi dari dinas terkait.

KPK juga mengevaluasi pengelolaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ), perizinan terpadu satu pintu (PTSP), aparat pengawas intern pemerintah (APIP), Samsat elektronik, dan tunjangan penghasilan pegawai (TPP).

Dari monitoring KPK, nilai tertinggi diperoleh Pemprov Jateng, disusul Kabupaten Batang, Purworejo, Banyumas, Kota Surakarta, Kendal, dan Kota Semarang.

Selain monitoring, KPK juga menilai sistem e-planning dan e-budgeting untuk tingkat kabupaten kota. Hingga kini baru ada 10 pemda yang telah mengintegrasikan e-planning dan e-budgeting, yakni Kota Pekalongan, Kota Semarang, Batang, Grobogan, Jepara, Kebumen, Kendal, Sukoharjo, Wonogiri, dan Kota Salatiga. Sisanya belum.

Sayangnya KPK tak menyebut apa alasan pemda hingga belum juga bergerak untuk menerapkan sistem yang diharapkan meminimalisir tindak korupsi ini.

Demi menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih, sebenarnya tak ada alasan lagi menunda sistem e-planning dan e-budgeting. Apalagi sistem yang dijadikan percontohan untuk pemda di seluruh Indonesia ini sebenarnya berasal dari Jawa Tengah atau tepatnya Kabupaten Batang.

Dari sisi teknologi, kekuatan pendanaan maupun sumber daya manusia, semua pemda di Jateng dapat dengan mudah menerapkannya. Masalahnya hanya ada di kemauan kepala daerah masing-masing.

Nah, jika kendalanya hanya ada di kemauan kuat sang kepala daerah, inilah yang perlu dipertanyakan oleh publik. Kenapa sampai kepala daerah tak mau menerapkan sistem yang bisa mengurangi potensi korupsi? Adakah kepentingan di balik itu? Atau jangan-jangan mereka yang tak mau sistem ini diterapkan, justru sedang menikmati sistem lama yang lebih mudah diterobos oleh para koruptor?

Pertanyaan semacam itu sah saja muncul, namun yang lebih penting lagi, keengganan para kepala daerah menerapkan sistem yang lebih bersih, bisa menjadi indikator awal bagi KPK dan aparat penegak hukum lain untuk mengawasi lebih dekat. Jangan-jangan mereka tak mau sistem pencegah dikorupsi diterapkan, karena mereka saat ini sedang bersenang-senang dengan sistem lama. Waspadalah! (*)

Tags
korupsi
Penulis: erwin adrian
Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help