30 Perokok Terjaring Satpol PP di Lingkungan Kantor Pemkot Semarang

Kristiyono sempat menanyakan alasan kepada petugas. Kemudian ia dijelaskan mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2013

30 Perokok Terjaring Satpol PP di Lingkungan Kantor Pemkot Semarang
TRIBUN JATENG/M
Petugas Satpol PP menangkap perokok di lingkungkan Kantor Pemkot Semarang saat penindakan Perda Nomor 3/2013, Kamis (21/12/2017). 

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kristiyono kaget saat didatangi petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang saat dirinya sedang asik merokok di lingkungan Pemkot Semarang, Kamis (21/12).Oleh petugas, Kristiyono langsung diminta mematikan rokoknya dan menandatangani surat pernyataan.

Isinya yaitu dirinya tidak akan mengulangi kesalahannya lagi yaitu merokok di lingkungan instansi Pemerintah.

"Saya pikir kenapa kok didatangi petugas. Ternyata karena merokok di kantor pemerintahan tidak boleh," katanya.

Kristiyono sempat menanyakan alasan kepada petugas. Kemudian ia dijelaskan mengenai Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

"Akhirnya tahu mengenai Perda tentang KTR itu. Ya saya harus menaati dan terima konsekwensinya. Awalnya memang tidak tahu," ucapnya.

Petugas Satpol PP semakin menggencarkan sosialisasi Perda Nomor 3 Tahun 2013 mengenai KTR menjelang pergantian tahun ini dengan melakukan penindakan di lingkungan Balaikota Semarang.

Tangkap 30 orang

Selain Kristiyono, petugas Satpol PP juga mendapati setidaknya 30 orang yang merokok di lingkungan Kantor Pemkot Semarang. Mereka terdiri dari pegawai Pemkot dan masyarakat yang datang ke Balaikota.

"Hari ini Satpol PP melakukan penindakan KTR. Dan sasaran kami memang pegawai instansi pemerintahan. Kami dapati 30 orang melanggar KTR, selanjutnya kami minta mengisi surat pernyataan tidak mengulangi lagi," kata Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kota Semarang, Sudibyo.

Sudibyo menerangkan, untuk saat ini pihak Satpol PP hanya memberikan surat pernyataan. Namun di tahun 2018 mendatang, tidak akan memberikan surat pernyataan lagi bagi para pelanggar KTR.

"Saat ini sifatnya masih peringatan. Tapi di 2018 nanti akan kita berikan sangksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Sanksinya bagi perokok di area terlarang, akan dikenai denda maksimal Rp 50 juta atau ancaman kurungan maksimal 3 bulan," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, sebagaimana tercantum dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013, yang menjadi area terlarang merokok atau bebas rokok yaitu kantor pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, dan taman-taman untuk edukasi.

Setelah penindakan KTR yang dilakukan beberapa kali, katanya, kesadaran mayarakat terhadap adanya kawasan tanpa rokok masih kurang. Karena itu pihaknya tidak akan berhenti melakukan penindakan hingga Perda tersebut berlaku efektif mulai 2018.

"Harapan kami dengan adanya penindakan KTR ini, kesadaran masyarakat terkait KTR ini meningkat. Sehingga 2018 nanti tidak banyak yang kedapatan merokok di area terlarang," harapnya. (*)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help