DUH! Proyek Pasar Simongan Masih 46 Persen Hingga Batas Akhir Kontrak

Pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Simongandi bawah naungan Dinas Perdagangan diketahui tidak sesuai jadwal

DUH! Proyek Pasar Simongan Masih 46 Persen Hingga Batas Akhir Kontrak
TRIBUN JATENG/HERMAWAN HANDAKA
Wakil Ketua DPDR Semarang, Joko Santoso meninjau proyek pembuatan Pasar Rakyat Simongan Kota Semarang yang menelan anggaran Rp 5.451.699.000 (Lima Mililyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan lama pengerjaan 70 hari terhitung mulai 18 Oktober 2017 - 26 Desember 2017. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pelaksanaan proyek pembangunan Pasar Simongan yang di bawah naungan Dinas Perdagangan Kota Semarang diketahui tidak sesuai jadwal. Dari data per 24 Desember, progres pekerjaan hanya mencapai 46 persen.

Hal itu disampaikan Konsultan Pengawas Lapangan proyek Pasar Simongan dari PT Dieng Agung, Kusnadi, Selasa (26/12/2017). Ia mengatakan, proyek tersebut molor panjang dari seharusnya.

"Laporan hingga minggu ke-10, per 24 Desember itu baru 46 persen dari rencana 65 persen," katanya.

Diketahui, proyek pembangunan Pasar Simongan dikerjakan oleh PT Dinamika Persada Sehati dari Kabupaten Pati dengan nilai kontrak Rp 5,451 miliar. Sedangkan waktu pengerjaan dimulai 18 Oktober sampai 26 Desember.

"Pekerjaan itu molor parah. Karena sampai batas akhir 26 Desember mungkin baru separuh dikerjakan. Kalau pun tambah, tidak mungkin banyak," ucapnya.

Sebagai konsultan pengawas, Kusnadi sebenarnya sudah memperingatkan dan memberi masukan ke rekanan pelaksana agar mengejar keterlambatan. Namun semua itu tergantung pejabat pembuat komitmen (PPKom).

Disampaikan, keterlambatan pekerjaan Pasar Simongan sudah terjadi sejak minggu ke-2 dimulainya pekerjaan. Dari perjalanannya, diketahui rekanan pelaksana terkendala material.

"Kami tidak tahu secara pasti kendalanya. Tapi rekanan tidak bisa mendatangkan material sehingga pekerjaan terbengkalai," paparnya.

Di samping itu, lanjutnya, pelaksanaan pekerjaan juga tidak sesuai perencanaan. Khususnya mengenai jumlah pekerja. Dari seharusnya 100 orang pekerja yang dikerjakan, realisasinya hanya 50 orang saja.

"Kalau materialnya tidak ada, lha pekerja mau mengerjakan apa?" keluhnya.

Secara normatif, kata Kusnadi, pelaksana proyek masih bisa melanjutkan pekerjaan dengan ketentuan dikenai denda 1 persen dari nilai kontrak per harinya. Pelaksanaannya tergantung pada PPKom.

Penulis: m zaenal arifin
Editor: galih permadi
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved