Nelayan Pati Ingin Cantrang Dilegalkan, Minta Presiden Cabut Kebijakan Menteri Susi

Di Pati terhitung ada sekitar 150 kapal yang menggunakan cantrang. Ukuran kapal tersebut sebagian besar di atas 30 gross ton.

Nelayan Pati Ingin Cantrang Dilegalkan, Minta Presiden Cabut Kebijakan Menteri Susi
TRIBUN JATENG/RIFQI GOZALI
Sejumlah kapal milik nelayan ditambatkan di Sungai Silugonggo, Juwana, Pati. 

Laporan Wartawan Tribun Jateng, Rifqi Gozali

TRIBUNJATENG.COM, PATI - Nelayan Pati, Jawa Tengah, kompak meminta penggunaan cantrang sebagai alat tangkap ikan dilegalkan.

Permintaan itu menanggapi kebijakan Presiden Joko Widodo yang memberi kelonggaran kepada nelayan mengenai moratorium penggunaan cantrang sampai Desember 2017.

“Kami meminta penggunaan cantrang bagi nelayan yang dimoratorium sampai Desember ini bisa diperpanjang,” kata Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pati, Rasmijan kepada Tribunjateng.com, Minggu (31/12/2017).

Dia sebelumnya sudah menyampaikan keluhan nelayan cantrang kepada sejumlah pejabat berwenang di Jakarta.

Menurutnya, penggunaan cantrang oleh nelayan sudah dilakukan uji petik.

Dari hasil uji tersebut, Rasmijan mengklaim bahwa ditemukan penggunaan cantrang tidak merusak ekosistem bawah laut.

Dia pun berharap keputusan moratorium presiden bisa diperpanjang.

"Bahkan lebih baik lagi, kebijakan (Menteri Kelautan dan Perikanan) Susi Pudjiastuti tentang pelarangan sejumlah alat tangkap ikan agar dihapus. Kalau menterinya diganti tapi kebijakan penggunaan cantrang masih berlaku, tidak ada bedanya. Ya, harapan kami bisa dicabut,” jelasnya.

Di Pati terhitung ada sekitar 150 kapal yang menggunakan cantrang.

Ukuran kapal tersebut sebagian besar di atas 30 gross ton.

Susi Pudjiastuti sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 Tentang Pelarangan Penggunaan Pukat Hela (Trawl) dan Pukat Tarik (Seine Net).

Cantrang termasuk alat tangkap pukat tarik yang dinilai merusak lingkungan.

“Pemahaman kalau cantrang merusak itu saya kira tidak kurang tepat. Uji petik juga melibatkan sejumlah ahli, kok,” jelas Rasmijan. (*)

Penulis: Rifqi Gozali
Editor: abduh imanulhaq
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved