TribunJateng/

Abdul Latif Acungkan Jempol saat Hendak Ditahan KPK

Jumat (5/1) sore, akhirnya Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif, meninggalkan kantor KPK)dengan mengenakan rompi tahanan

Abdul Latif Acungkan Jempol saat Hendak Ditahan KPK
TRIBUN JATENG/MAMDUKH ADI P
Ilustrasi KPK 

TRIBUNJATENG.COM, JAKARTA  - Jumat (5/1) sore, akhirnya Bupati Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan, Abdul Latif, meninggalkan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Ia pun pasrah dan hanya mengacungkan jempol tangan saat digiring petugas KPK ke mobil tahanan.

Abdul Latif adalah satu dari enam orang yang sehari sebelumnya, Kamis (4/1), terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh tim KPK di Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Surabaya, Jawa Timur. Pukul 15.53, Latif yang mengenakan rompi tahanan warna oranye keluar dari kantor KPK. Ia hanya membawa tas selempang di bahu kirinya.

Tiga petugas KPK mengawal dan menggiring Latif ke mobil tahanan. Ia pun hanya tersenyum seraya mengacungkan jempol tangan. Sejumlah awak media menanyakan Latif tentang kasus yang membuatnya terjaring OTT tim KPK namun Abdul Latif irit bicara.

"Semoga masih ada keadilan," ujar Latif.

Selanjutnya, petugas memasukkan Latif ke dalam mobil tahanan. Latif akan ditahan di Rutan KPK yang berada persis di belakang gedung lembaga antirasuah tersebut.

Enam orang yang terjaring OTT oleh tim KPK di Hulu Sungai Tengah dan Surabaya, Kamis lalu, termasuk Bupati Latif, menjalani pemeriksaan selama 1x24 jam di kantor KPK. Keenamnya ditangkap dengan barang bukti uang ratusan juta rupiah. Uang tersebut diduga bagian suap dari total Rp 1 miliar lebih commitment fee terkait pembangunan RSUD H Damanhuri Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Dengan penahanan ini, Latif telah resmi menyandang sebagai tersangka dan tahanan KPK.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menjelaskan mengenai awal mula penangkapan Latif. Elite Partai Berkarya besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto tersebut ditangkap penyidik saat memimpin rapat tentang pelayanan publik. "(Rapat) Bahas soal air. (Saat) Penangkapan sempat diprotes karena katanya tidak ada pemberitahuan,"ujar Febri.

KPK menetapkan empat tersangka hasil OTT di Hulu Sungai Tengah dan Surabaya. Mereka adalah Bupati Hulu Sungai Tengah periode 2016‑2021, Abdul Latif; Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Hulu Sungai Tengah, Fauzan Rifani; dan Direktur Utama PT Sugriwa Agung, Abdul Basit, yang ditangkap di Kalimantan Selatan. Sementara satu tersangka sebagai pemberi adalah Donny Winoto yang merupakan direktur utama PT Menara Agung, ditangkap di Surabaya.

Pernah korupsi

Ketua KPK, Agus Rahardjo membeberkan fakta bahwa Abdul Latif pernah menjalani hukuman 1,5 tahun penjara. Ia tersangkut dalam kasus korupsi Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMAN 1 Labuan Amas Utara dengan anggaran Rp 711,88 juta pada tahun 2005‑2006.

"Saat itu Abdul Latif menjabat sebagai kontraktor swasta dan proyek itu tidak selesai sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Setelah menjalani hukuman pada tahun 2005-2006, ALA (Abdul Latif--Red) mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan terpilih sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan periode 2014‑2019 Daerah Pemilihan IV meliputi Kabupaten Tapin, HST, dan Hulu Sungai Selatan," ujar Agus.

Setahun setelah menjadi anggota DPRD Kalimantan Selatan, kata Agus, Latif mencalonkan diri menjadi calon bupati HST periode 2016‑2021 dan terpilih, kemudian dilantik pada Februari 2016 lalu. "Sementara Donny Winoto yang ditangkap di Surabaya merupakan kontraktor swasta yang menangani cukuo banyak proyek di HST," tambah Agus.

Hal itu, bagi Agus, merupakan peringatan bagi setiap warga Indonesia untuk mengenal secara baik calon pemimpin daerah yang akan mereka pilih. "Ini merupakan peringatan bahwa kita harus mengetahui track record semua orang sehingga kita bisa mempercayakan amanah membangun daerah kita masing‑masing kepada mereka. Mari kita pilih orang yang benar‑benar baik dan tidak cacat hukum," tegas Agus.

Tidak hanya itu, Agus juga menyebut, Latif pernah mengikuti program pencegahan korupsi di daerah yang digagas KPK. Agus membeberkan, sebelumnya Deputi Bidang Pencegahan KPK telah menandatangani kerja sama di bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Kosupgah) dengan yang bersangkutan.

"Kerja sama itu berupa pendampingan dari KPK di bidang e‑planning dan e‑budgeting, perizinan terpadu satu pintu, transparansi pengadaan barang dan jasa, tambahan penghasilan pegawai, dan penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Kita sudah saksikan sendiri, walaupun ada kerja sama, ada tanda tangan pakta integritas, dan ada komitmen tapi kejadian seperti ini tetap berlangsung, termasuk di HST. Komitmen harus diikuti kemauan keras, bukan formalitas dan seremonial belaka," tegas Agus. (Tribun Network/coz/zal/wly)

Editor: Catur waskito Edy
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help